SUDAH TERIMA UANGNYA, TAPI TIDAK MENJALANKAN KEWAJIBANNYA? WASPADAI WANPRESTASI!

**Oleh: Nurhadi, S.E., S.H., M.H., CPM., CDM.**

**Kantor Hukum Nurhadi & Rekan (KHN)**

*Advokat • Konsultan • SantriPreneur • Kreator • Owner • Certified Digital Marketing • Mediator Non-Hakim*

## 1. Mengenal Wanprestasi dalam Hukum Perdata

Dalam dunia bisnis, jual beli, kerja sama usaha, sewa-menyewa, maupun proyek pekerjaan, kepercayaan merupakan hal penting. Namun, kepercayaan saja tidak cukup. Setiap kesepakatan harus disertai kejelasan hak, kewajiban, jangka waktu, dan bukti transaksi.

Salah satu persoalan yang sering menimbulkan sengketa adalah ketika seseorang telah menerima uang, tetapi tidak menjalankan kewajibannya sesuai perjanjian.

Misalnya, seseorang menerima uang muka untuk mengerjakan proyek, tetapi pekerjaan tidak pernah dimulai. Ada pula penjual yang sudah menerima pembayaran, tetapi barang tidak dikirimkan, atau mitra bisnis yang menerima modal tetapi tidak menjalankan kewajiban yang telah disepakati.

Dalam hukum perdata, keadaan tersebut dapat termasuk **wanprestasi atau ingkar janji**, apabila pihak yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diperjanjikan dan unsur hukumnya terpenuhi.

Wanprestasi bukan sekadar persoalan seseorang tidak menepati janji secara moral. Persoalan ini berkaitan dengan kewajiban hukum yang timbul dari suatu perjanjian.

Ketentuan yang relevan antara lain Pasal 1238, Pasal 1243, Pasal 1267, dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/id/glosarium-hukum/2939-wanprestasi-2

**Penting dipahami:** tidak setiap keterlambatan atau kegagalan memenuhi janji otomatis berarti wanprestasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Isi perjanjian, jatuh tempo, alasan kegagalan, pembuktian, dan ketentuan hukum yang berlaku harus diperiksa terlebih dahulu.

## 2. Apa Saja Bentuk-Bentuk Wanprestasi?

Secara umum, terdapat empat bentuk wanprestasi yang dikenal dalam praktik hukum perdata.

### A. Tidak Melaksanakan Kewajiban Sama Sekali

Pihak yang terikat dalam perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya, padahal kewajiban tersebut seharusnya dipenuhi.

Contoh:

* Pembeli telah membayar, tetapi penjual tidak menyerahkan barang.

* Kontraktor menerima uang muka, tetapi tidak melaksanakan pekerjaan.

* Mitra menerima dana kerja sama, tetapi tidak menjalankan kewajiban yang telah disepakati.

### B. Melaksanakan Kewajiban, tetapi Terlambat

Pihak yang berkewajiban tetap melaksanakan prestasinya, tetapi tidak sesuai waktu yang ditentukan dalam perjanjian.

Contoh:

* Pembayaran utang melewati tanggal jatuh tempo.

* Barang baru dikirim setelah tenggat waktu yang telah disepakati.

* Proyek selesai melewati jadwal kontrak tanpa alasan atau dasar pembenar yang relevan.

Keterlambatan perlu dinilai berdasarkan isi kontrak, ketentuan mengenai tenggat waktu, dan keadaan yang memengaruhi pelaksanaan kewajiban.

### C. Melaksanakan Kewajiban, tetapi Tidak Sesuai Perjanjian

Pihak yang berkewajiban melakukan sesuatu, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan spesifikasi, kualitas, jumlah, atau ketentuan yang disepakati.

Contoh:

* Pembangunan rumah menggunakan material yang berbeda dari kontrak.

* Penjual menyerahkan barang yang tidak sesuai pesanan.

* Penyedia jasa memberikan layanan yang berbeda dari ruang lingkup pekerjaan yang disepakati.

### D. Melakukan Sesuatu yang Dilarang oleh Perjanjian

Wanprestasi juga dapat terjadi ketika seseorang melakukan tindakan yang berdasarkan perjanjian seharusnya tidak dilakukan.

Contoh:

* Menyewakan kembali objek sewa ketika perjanjian secara sah melarangnya.

* Menggunakan dana khusus untuk kepentingan lain yang bertentangan dengan perjanjian.

* Melanggar pembatasan kontraktual yang sah dan mengikat para pihak.

Penilaian tetap harus memperhatikan isi kontrak dan apakah kewajiban atau larangan tersebut sah menurut hukum.

## 3. Apa Akibat Hukum Wanprestasi?

Ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, pihak lain dapat mengalami kerugian finansial, kehilangan waktu, terganggunya kegiatan usaha, atau hilangnya kesempatan bisnis.

Akibat hukum yang mungkin timbul meliputi hal-hal berikut.

### A. Tuntutan Pemenuhan Perjanjian

Pihak yang dirugikan dapat menuntut agar pihak yang wanprestasi memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan hukum dan perjanjian.

Contohnya, meminta penjual menyerahkan barang yang telah dibayar atau meminta kontraktor menyelesaikan pekerjaan yang telah disepakati.

### B. Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 1243 KUHPerdata mengatur penggantian biaya, kerugian, dan bunga dalam keadaan yang ditentukan oleh hukum, termasuk ketika pihak yang berkewajiban tetap lalai setelah dinyatakan lalai.

Ganti rugi tidak otomatis diberikan hanya karena salah satu pihak merasa dirugikan. Dasar tuntutan, hubungan antara pelanggaran dan kerugian, serta pembuktiannya perlu diperiksa.

### C. Pembatalan Perjanjian

Dalam keadaan yang memenuhi persyaratan hukum, pihak yang dirugikan dapat meminta pembatalan perjanjian melalui mekanisme yang sesuai.

Pasal 1267 KUHPerdata menjadi salah satu dasar yang relevan mengenai pilihan tuntutan terhadap pihak yang tidak memenuhi kewajibannya.

Pembatalan tidak selalu terjadi secara otomatis. Hak dan mekanismenya bergantung pada perjanjian serta ketentuan hukum yang berlaku.

### D. Sengketa dan Gugatan Perdata

Jika penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil, sengketa dapat dibawa ke pengadilan yang berwenang melalui prosedur yang sesuai.

Namun, sebelum menempuh jalur tersebut, para pihak sebaiknya menilai kekuatan bukti, nilai sengketa, biaya, waktu, serta kemungkinan penyelesaian alternatif.

### E. Risiko Reputasi dan Kepercayaan Bisnis

Selain akibat hukum, wanprestasi dapat merusak hubungan usaha, mengurangi kepercayaan pelanggan, dan menghambat kerja sama pada masa mendatang.

Karena itu, menjaga komitmen dan berkomunikasi secara terbuka ketika menghadapi kendala merupakan bagian penting dalam menjalankan bisnis secara profesional.

## 4. Langkah yang Dapat Dilakukan Jika Anda Menjadi Korban Wanprestasi

Jika seseorang sudah menerima uang Anda tetapi tidak memenuhi kewajibannya, jangan terburu-buru mengambil tindakan yang justru merugikan posisi hukum Anda.

Berikut langkah yang dapat dipertimbangkan.

**Langkah 1 — Periksa perjanjian.**

Pelajari kembali isi kesepakatan, jumlah pembayaran, kewajiban masing-masing pihak, tenggat waktu, ketentuan pembatalan, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

**Langkah 2 — Kumpulkan dan amankan bukti.**

Simpan dokumen dan komunikasi yang relevan, antara lain:

* Surat perjanjian atau kontrak.

* Kuitansi, invoice, dan bukti transfer.

* Percakapan WhatsApp, email, atau pesan elektronik lainnya.

* Bukti pekerjaan, pengiriman, atau serah terima.

* Catatan kronologi dan bukti kerugian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bukti elektronik dapat relevan dalam pembuktian sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Simpan dokumen asli dan jangan mengubah isi bukti.

**Langkah 3 — Lakukan komunikasi secara tertulis.**

Sampaikan kewajiban yang belum dipenuhi dan mintalah penjelasan serta penyelesaian dengan tenggat waktu yang jelas dan wajar.

Komunikasi tertulis membantu mendokumentasikan upaya penyelesaian dan tanggapan pihak terkait.

**Langkah 4 — Pertimbangkan somasi.**

Somasi merupakan teguran atau peringatan kepada pihak yang dinilai lalai agar memenuhi kewajibannya.

Pasal 1238 KUHPerdata mengatur keadaan lalai, termasuk melalui surat perintah atau akta sejenis dan keadaan ketika kelalaian timbul berdasarkan perikatan itu sendiri, misalnya lewatnya waktu yang telah ditentukan.

Kebutuhan, isi, waktu, dan cara penyampaian somasi perlu disesuaikan dengan perjanjian serta keadaan kasus. Somasi tidak selalu harus dibuat oleh pengacara, tetapi bantuan profesional dapat membantu memastikan tuntutan disusun secara tepat.

**Langkah 5 — Evaluasi pilihan penyelesaian.**

Apabila somasi tidak menghasilkan penyelesaian, pertimbangkan negosiasi lanjutan, mediasi apabila sesuai, atau gugatan perdata melalui pengadilan yang berwenang.

Sebelum menggugat, periksa bukti, pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban, dasar tuntutan, serta biaya dan manfaat dari langkah hukum tersebut.

## 5. Tips Menghindari Wanprestasi Sebelum Transaksi

Pencegahan selalu lebih baik daripada menghadapi sengketa yang memakan waktu dan biaya.

Berikut beberapa langkah penting.

1. **Buat perjanjian tertulis.** Cantumkan identitas para pihak, objek, nilai transaksi, kewajiban, tenggat waktu, dan cara penyelesaian sengketa.

2. **Periksa identitas dan kewenangan pihak yang bertransaksi.** Pastikan orang yang menandatangani perjanjian berwenang bertindak untuk dirinya atau badan usaha terkait.

3. **Jelaskan tahapan pembayaran.** Untuk proyek, pertimbangkan pembayaran berdasarkan kemajuan pekerjaan dan bukti serah terima.

4. **Tentukan spesifikasi pekerjaan atau barang.** Hindari istilah yang terlalu umum dan berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran.

5. **Simpan seluruh bukti transaksi.** Jangan hanya mengandalkan percakapan lisan atau kepercayaan.

6. **Buat mekanisme perubahan kontrak.** Setiap perubahan harga, waktu, atau ruang lingkup pekerjaan sebaiknya dicatat dan disetujui para pihak.

7. **Cantumkan mekanisme penyelesaian sengketa.** Tentukan cara pemberitahuan, negosiasi, dan forum penyelesaian yang sesuai hukum.

8. **Segera komunikasikan kendala.** Jika kewajiban berpotensi terlambat, sampaikan secara terbuka dan usulkan solusi yang realistis.

Perjanjian yang baik bukan berarti para pihak saling mencurigai. Perjanjian yang baik justru membantu melindungi kepentingan semua pihak dan menjaga hubungan bisnis tetap profesional.

## 6. Kasus Wanprestasi yang Sering Menjadi Persoalan

Dalam praktik transaksi, sengketa wanprestasi dapat muncul dalam berbagai bentuk.

### A. Jual Beli

Pembeli sudah membayar, tetapi barang tidak diserahkan atau tidak sesuai kesepakatan.

**Bukti yang perlu diperiksa:** pesanan, perjanjian, bukti pembayaran, komunikasi, dan bukti penyerahan barang.

### B. Kerja Sama Usaha

Salah satu mitra telah menyetorkan modal, tetapi mitra lainnya tidak melaksanakan tanggung jawab sebagaimana disepakati.

**Bukti yang perlu diperiksa:** perjanjian kerja sama, bukti setoran modal, laporan keuangan, pembagian tugas, dan komunikasi antar-mitra.

Tidak setiap kerugian bisnis merupakan wanprestasi. Kerugian usaha yang wajar perlu dibedakan dari pelanggaran kewajiban yang benar-benar diperjanjikan.

### C. Sewa-Menyewa

Penyewa tidak membayar sesuai jadwal atau pemilik objek sewa tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana perjanjian.

**Bukti yang perlu diperiksa:** kontrak sewa, bukti pembayaran, berita acara serah terima, dan komunikasi mengenai kewajiban yang belum dipenuhi.

### D. Proyek atau Kontrak Pekerjaan

Pemberi kerja telah membayar uang muka, tetapi penyedia jasa tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak, atau pemberi kerja tidak membayar hasil pekerjaan yang telah memenuhi ketentuan.

**Bukti yang perlu diperiksa:** kontrak proyek, jadwal kerja, bukti pembayaran, dokumentasi progres, berita acara pekerjaan, dan korespondensi.

Keempat kategori tersebut dapat menjadi sumber sengketa wanprestasi. Namun, tidak ada dasar untuk menyatakan salah satunya paling sering terjadi tanpa data statistik yang dapat diverifikasi.

## 7. Pertanyaan untuk Anda: Kasus Mana yang Paling Sering Terjadi?

Menurut pengalaman Anda, persoalan wanprestasi yang paling sering dijumpai di masyarakat atau dunia usaha adalah:

**A. Jual beli** — sudah membayar, tetapi barang tidak dikirim atau tidak sesuai kesepakatan.

**B. Kerja sama usaha** — modal sudah disetor, tetapi kewajiban mitra tidak dijalankan sesuai perjanjian.

**C. Sewa-menyewa** — pembayaran, penggunaan objek sewa, atau kewajiban kontraktual lainnya bermasalah.

**D. Proyek atau kontrak pekerjaan** — uang muka sudah dibayar, tetapi pekerjaan tidak diselesaikan sesuai kesepakatan.

Silakan tulis jawaban **A, B, C, atau D** di kolom komentar. Anda juga dapat membagikan pengalaman secara umum tanpa membuka identitas, dokumen rahasia, atau informasi pribadi pihak yang terlibat.

Diskusi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perjanjian dan perlindungan hukum dalam transaksi.

## 8. Mengapa Konsultasi Hukum Penting?

Sebelum mengambil langkah hukum, penting untuk mengetahui apakah persoalan yang dihadapi termasuk wanprestasi, sengketa mengenai penafsiran kontrak, perbuatan melawan hukum, atau persoalan hukum lainnya.

Penilaian tersebut memerlukan pemeriksaan terhadap perjanjian, bukti, kronologi, dan kewajiban masing-masing pihak.

**Kantor Hukum Nurhadi & Rekan (KHN)** membantu masyarakat memahami pilihan hukum dalam persoalan perjanjian dan sengketa bisnis, termasuk:

* Konsultasi dan penelaahan awal persoalan hukum.

* Pemeriksaan dokumen perjanjian dan bukti transaksi.

* Penyusunan somasi sesuai kebutuhan.

* Informasi mengenai negosiasi, mediasi, dan gugatan perdata.

* Pendampingan hukum berdasarkan kesepakatan, kewenangan, dan ketentuan yang berlaku.

Konsultasi awal membantu Anda memahami persoalan dan menentukan langkah berikutnya. Hasil penyelesaian suatu perkara tetap bergantung pada fakta, bukti, ketentuan hukum, dan proses yang berlaku.

## 9. Kesimpulan: Jangan Hanya Mengandalkan Kepercayaan

Dalam setiap transaksi, ingat tiga hal penting:

**KESEPAKATAN — BUKTI PEMBAYARAN — BUKTI KOMUNIKASI.**

Ketiganya dapat membantu memperkuat posisi pembuktian Anda apabila muncul sengketa, meskipun kekuatan dan kecukupan bukti tetap dinilai berdasarkan keseluruhan perkara.

Jangan menunggu sampai kerugian semakin besar. Pastikan perjanjian disusun dengan jelas, simpan bukti transaksi dengan baik, dan segera cari informasi hukum apabila kewajiban yang disepakati tidak dipenuhi.

**KHN — Membantu Masyarakat Memahami Hukum, Melindungi Hak, dan Menentukan Langkah yang Tepat.**

---

### KONSULTASI HUKUM & PERIZINAN

**KANTOR HUKUM NURHADI & REKAN (KHN)**

**Nurhadi, S.E., S.H., M.H., CPM., CDM.**

Advokat • Konsultan • SantriPreneur • Kreator • Owner • Certified Digital Marketing • Mediator Non-Hakim

**Kontak konsultasi dan kerja sama mitra affiliate:**

0821-4314-9379

**Kontak pimpinan KHN & Rekan:**

0857-3205-9321

Website:

* https://www.expertjasa.my.id

* https://www.nurhadijayaprima.my.id

* https://www.kantorpengacarasurabaya.my.id

*Informasi dalam artikel ini merupakan edukasi hukum umum, bukan pendapat hukum final untuk perkara tertentu. Penanganan setiap kasus memerlukan pemeriksaan fakta, dokumen, dan ketentuan hukum yang relevan.*

**KANTOR HUKUM NURHADI & REKAN — Profesional, Terpercaya, dan Berorientasi pada Perlindungan Hak.**