MEREKAM PERCAKAPAN SECARA DIAM-DIAM, APAKAH MELANGGAR HUKUM?

Oleh: Nurhadi, SE., SH., MH., CPM., CDM.**

**Advokat | Certified Digital Marketing | Entrepreneur | Mediator | YouTuber | Business Consultant**

**Kantor Hukum Nurhadi dan Rekan**

Di era smartphone, hampir semua orang dapat merekam suara hanya dengan beberapa sentuhan. Rekaman percakapan kemudian sering digunakan untuk dokumentasi, menyimpan bukti, atau bahkan disebarkan melalui WhatsApp dan media sosial.

Namun muncul pertanyaan penting:

> **“Kalau saya merekam percakapan tanpa sepengetahuan orang yang berbicara dengan saya, apakah otomatis melanggar hukum?”**

Jawabannya **tidak sesederhana “ya” atau “tidak”**. Legalitasnya sangat bergantung pada **bagaimana rekaman dibuat, siapa yang direkam, apakah termasuk penyadapan/intersepsi, tujuan penggunaannya, dan apakah rekaman tersebut kemudian disebarluaskan.**

## 1. Merekam percakapan berbeda dengan menyadap

Ini merupakan bagian yang sangat penting.

UU ITE mengatur larangan melakukan **intersepsi atau penyadapan secara sengaja dan tanpa hak/melawan hukum** terhadap Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik milik orang lain. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 31 UU ITE. ([JDIH Kemkomdigi][1])

Sementara itu, UU ITE juga memberikan perlakuan khusus terhadap informasi elektronik yang merupakan **hasil intersepsi, penyadapan, atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan**. Dalam UU No. 1 Tahun 2024, jenis bukti tersebut pada prinsipnya harus diperoleh dalam rangka penegakan hukum atas permintaan aparat/institusi yang kewenangannya ditentukan undang-undang. ([JDIH Kemkomdigi][2])

Jadi, **jangan menyamakan semua aktivitas merekam dengan penyadapan**. Konteks dan cara memperoleh rekaman sangat menentukan.

## 2. Bagaimana kalau kita sendiri ikut dalam percakapan?

Situasinya berbeda dengan memasang alat untuk menangkap komunikasi orang lain.

Contohnya:

**A sedang berbicara langsung dengan B. A mengaktifkan fitur perekam suara di teleponnya dan menyimpan percakapan tersebut.**

Apakah otomatis menjadi tindak pidana penyadapan?

**Tidak dapat langsung disimpulkan demikian hanya dari fakta bahwa rekaman dilakukan diam-diam.** Perlu dilihat konteks dan dasar hukum yang relevan.

Karena itu, pernyataan seperti **“setiap rekaman diam-diam pasti ilegal”** juga terlalu menyederhanakan persoalan.

## 3. Tetapi ada persoalan privasi

UU ITE sebelumnya mengatur bahwa penggunaan informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang pada prinsipnya dilakukan dengan persetujuan orang yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. ([JDIH Kemkomdigi][3])

Selain itu, Indonesia telah memiliki **UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)** yang mengatur pelindungan data pribadi, pemrosesan data pribadi, hak subjek data, kewajiban pengendali/prosesor, serta ketentuan pidana tertentu. UU tersebut berstatus berlaku. ([Database Peraturan | JDIH BPK][4])

Artinya, rekaman suara yang mengandung informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang dapat menimbulkan **persoalan pelindungan data dan privasi**, tergantung keadaan serta bagaimana rekaman tersebut diproses atau digunakan.

## 4. Yang lebih berisiko: menyebarkan rekaman

Persoalan hukum bisa menjadi lebih serius ketika rekaman tidak hanya disimpan, tetapi kemudian:

* dikirim ke grup WhatsApp;

* diunggah ke TikTok;

* dipublikasikan di Facebook;

* diunggah ke YouTube;

* disebarkan melalui Instagram;

* diberikan kepada pihak ketiga;

* digunakan untuk mempermalukan seseorang;

* digunakan untuk mengancam atau memaksa seseorang.

**Merekam dan menyebarkan adalah dua tindakan yang harus dianalisis secara terpisah.**

Sebuah rekaman yang dimiliki seseorang tidak otomatis berarti orang tersebut bebas mempublikasikannya kepada siapa saja.

Apalagi jika isi rekaman menyangkut **informasi pribadi, rahasia, reputasi, atau data sensitif**.

## 5. Bagaimana kalau rekaman digunakan sebagai bukti?

Ini juga penting.

Informasi elektronik dan dokumen elektronik pada dasarnya diakui sebagai alat bukti dalam sistem hukum Indonesia. Namun, **cara memperoleh bukti tersebut dan ketentuan hukum acara yang berlaku tetap penting**.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 20/PUU-XIV/2016 memberikan penegasan mengenai kedudukan informasi elektronik yang berasal dari intersepsi/penyadapan dalam konteks pembuktian. ([JDIH MKRI][5])

MK juga kembali menegaskan pada 2026 bahwa bukti elektronik memang diakui, tetapi penggunaannya dalam persidangan tetap harus memperhatikan **hukum acara dan persyaratan pembuktian**. ([Mahkamah Konstitusi RI][6])

Jadi:

> **Ada rekaman ≠ otomatis bukti yang pasti memenangkan perkara.**

Keaslian, cara memperoleh, konteks, relevansi, dan ketentuan pembuktian tetap perlu diperiksa.

## 6. Bagaimana jika rekaman dibuat untuk melindungi diri?

Misalnya seseorang merasa sedang menghadapi:

* ancaman;

* pemerasan;

* intimidasi;

* dugaan penipuan;

* perselisihan kontrak;

* sengketa pekerjaan;

* dugaan tindak pidana.

Orang tersebut mungkin ingin menyimpan percakapan sebagai dokumentasi.

Dalam kondisi seperti ini, **jangan langsung menghapus atau menyebarkan rekaman ke media sosial**.

Lebih aman secara hukum untuk:

1. menyimpan file asli;

2. tidak melakukan editing yang mengubah substansi;

3. mencatat kapan dan bagaimana rekaman diperoleh;

4. menyimpan perangkat atau file aslinya;

5. tidak menyebarkan kepada publik;

6. berkonsultasi dengan advokat mengenai penggunaannya sebagai bukti;

7. jika terdapat dugaan tindak pidana, mempertimbangkan pelaporan kepada aparat penegak hukum.

## 7. Jangan menggunakan rekaman untuk mengancam

Ini merupakan hal yang perlu diperhatikan.

Misalnya seseorang berkata:

> “Kalau kamu tidak memberikan uang, rekaman ini saya upload ke media sosial.”

Situasi seperti ini dapat menimbulkan persoalan hukum tersendiri. UU ITE 2024 mengatur beberapa bentuk distribusi/transmisi informasi elektronik yang digunakan untuk memaksa orang memberikan sesuatu, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, termasuk ketentuan mengenai ancaman pencemaran atau membuka rahasia. ([JDIH Kemkomdigi][2])

Karena itu, **jangan menjadikan rekaman sebagai alat untuk mengancam atau memeras pihak lain.**

## 8. Kesimpulan

Pertanyaan **“Merekam percakapan diam-diam apakah melanggar hukum?”** tidak dapat dijawab hanya berdasarkan ada atau tidaknya izin.

Yang harus dilihat antara lain:

**Pertama**, apakah Anda merupakan pihak dalam percakapan atau melakukan intersepsi terhadap komunikasi pihak lain.

**Kedua**, bagaimana rekaman tersebut diperoleh.

**Ketiga**, apakah perbuatan tersebut masuk kategori intersepsi/penyadapan yang dilarang.

**Keempat**, apa tujuan perekaman.

**Kelima**, apakah rekaman mengandung data pribadi atau informasi rahasia.

**Keenam**, apakah rekaman hanya disimpan atau kemudian disebarluaskan.

**Ketujuh**, apabila digunakan sebagai bukti, apakah cara memperoleh dan penggunaan bukti tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### ⚖️ Pesan hukum

**Jangan sembarangan merekam. Jangan sembarangan menyadap. Dan jangan sembarangan menyebarkan rekaman.**

Jika Anda memiliki rekaman percakapan yang berkaitan dengan **sengketa, ancaman, dugaan tindak pidana, perkara keluarga, bisnis, pekerjaan, atau persoalan hukum lainnya**, sebaiknya periksa terlebih dahulu aspek legalitas dan penggunaannya sebelum rekaman tersebut disebarluaskan.

**Kantor Hukum Nurhadi dan Rekan**

**Nurhadi, SE., SH., MH., CPM., CDM.**

*Advokat | Certified Digital Marketing | Entrepreneur | Mediator | YouTuber | Business Consultant*

🌐 [www.expertjasa.my.id](https://www.expertjasa.my.id/?utm_source=chatgpt.com)

🌐 [www.nurhadijayaprima.my.id](https://www.nurhadijayaprima.my.id/?utm_source=chatgpt.com)

🌐 [www.jasapasporvisakitasonline.web.id](https://www.jasapasporvisakitasonline.web.id/?utm_source=chatgpt.com)

📱 **Konsultasi: 0857-3205-9321**

*Artikel ini merupakan informasi hukum umum dan bukan pendapat hukum untuk suatu perkara tertentu. Penerapan pasal sangat bergantung pada fakta dan bukti masing-masing kasus.*

[1]: https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/167/t/undangundang%2Bnomor%2B11%2Btahun%2B?utm_source=chatgpt.com "JDIH Kemkomdigi - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008"

[2]: https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/884/t/undangundan?utm_source=chatgpt.com "JDIH Kemkomdigi - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024"

[3]: https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/555/t/undangundang%20nomor%2019%20tahun%202016?utm_source=chatgpt.com "JDIH Kemkomdigi - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016"

[4]: https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022%20/?utm_source=chatgpt.com "UU No. 27 Tahun 2022"

[5]: https://jdih.mkri.id/produk-hukum/putusan?frase=20%2FPUU-XIV%2F2016&jenis=PUU&page=1&search=20%2FPUU-XIV%2F2016&tahun=&utm_source=chatgpt.com "JDIH | Produk Hukum"

[6]: https://www.mkri.id/berita/menyoal-kepastian-hukum-bukti-elektronik-dalam-proses-pembuktian-di-pengadilan-25741?utm_source=chatgpt.com "Menyoal Kepastian Hukum Bukti Elektronik dalam Proses Pembuktian di Pengadilan - Berita | Mahkamah Konstitusi RI"

Read More

MAU JADI ADVOKAT? JANGAN CUMA BELAJAR, SIAPKAN DIRIMU MENJADI ADVOKAT!

**Bukan sekadar tahu teori hukum. Profesi advokat membutuhkan proses, ujian, pengalaman praktik, integritas, dan kesiapan menjalankan tanggung jawab profesi.**

Menjadi advokat merupakan pilihan profesi yang membawa tanggung jawab besar. Seorang calon advokat tidak cukup hanya memahami pasal-pasal dalam buku. Dunia profesi membutuhkan kemampuan menerapkan hukum, memahami prosedur, berkomunikasi dengan klien, menyusun dokumen hukum, beracara, menjaga etika, serta memahami batas-batas tanggung jawab seorang advokat.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah atau berjanji di sidang terbuka Pengadilan Tinggi sesuai ketentuan Pasal 4. UU tersebut juga menetapkan persyaratan tertentu untuk pengangkatan advokat. ([Perhimpunan Advokat Indonesia][1])

## 🎓 1. Jangan berhenti pada teori hukum

Belajar hukum di bangku kuliah merupakan fondasi penting. Namun, menjadi praktisi hukum membutuhkan kemampuan lebih luas.

Calon advokat perlu membangun kemampuan seperti:

* memahami hukum materiil dan hukum acara;

* membaca serta menganalisis perkara;

* membuat surat hukum dan dokumen litigasi;

* melakukan legal research;

* memahami strategi penyelesaian sengketa;

* berkomunikasi dengan klien;

* melakukan negosiasi dan mediasi;

* memahami praktik persidangan;

* menjaga kerahasiaan dan kepentingan klien;

* serta menjunjung tinggi etika profesi.

**Ilmu hukum harus diubah menjadi kemampuan praktik.**

---

# 📚 2. PKPA: Pendidikan Khusus Profesi Advokat

Salah satu tahapan yang dikenal dalam jalur profesi advokat adalah **Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)**.

PKPA memberikan pembekalan yang lebih terarah mengenai profesi advokat dan praktik hukum.

Materinya bukan hanya mengenai teori, tetapi juga dapat mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan praktik profesi.

Karena itu, calon advokat sebaiknya tidak memandang PKPA hanya sebagai formalitas administratif.

**Jadikan PKPA sebagai tempat membangun fondasi profesional.**

---

# 📝 3. UPA: Ujian Profesi Advokat

Setelah memenuhi tahapan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku, terdapat **Ujian Profesi Advokat (UPA)** sebagai salah satu tahapan penting dalam proses menuju profesi advokat.

Dalam pengumuman persyaratan pengangkatan dan pengambilan sumpah advokat, PERADI mencantumkan antara lain sertifikat PKPA dan sertifikat UPA sebagai bagian dari dokumen persyaratan. ([Perhimpunan Advokat Indonesia][2])

Artinya, calon advokat perlu mempersiapkan diri dengan serius.

**Jangan belajar hanya menjelang ujian.**

Bangun kebiasaan belajar hukum secara konsisten karena setelah menjadi advokat pun proses belajar tidak pernah benar-benar selesai.

---

# 👨‍⚖️ 4. Magang dan dunia praktik

Teori hukum harus bertemu dengan realitas.

Dalam praktik, seorang calon advokat perlu memahami bagaimana menangani persoalan hukum yang nyata.

PERADI dalam pengumuman tahun 2026, misalnya, mencantumkan persyaratan **magang sekurang-kurangnya 2 tahun secara terus-menerus** untuk calon advokat yang akan diangkat dan diambil sumpahnya dalam pengumuman tersebut. ([Perhimpunan Advokat Indonesia][3])

Magang memberikan kesempatan untuk belajar bagaimana pekerjaan hukum dilakukan dalam praktik.

Mulai dari:

**menerima konsultasi → memahami kronologi → mengidentifikasi masalah hukum → mencari dasar hukum → menyusun strategi → membuat dokumen → berkomunikasi dengan klien → mengikuti proses persidangan.**

Di sinilah calon advokat mulai memahami bahwa persoalan hukum di lapangan tidak selalu sesederhana contoh kasus dalam buku.

---

# ⚖️ 5. Berita Acara Sumpah Advokat

Salah satu tahapan penting berikutnya adalah **pengangkatan dan pengambilan sumpah atau janji advokat**.

Pasal 4 UU Advokat menyatakan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya. Salinan berita acara sumpah kemudian dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan organisasi advokat. 

Dalam praktik administrasi pengadilan, Berita Acara Sumpah juga menjadi dokumen penting dalam proses administrasi advokat. SOP Kepaniteraan Peradilan Umum MA mencatat tahapan penyumpahan, penyerahan salinan Berita Acara Sumpah kepada organisasi advokat, hingga pencatatan dalam database advokat. ([Badan Peradilan Umum][4])

Dengan demikian, **sumpah advokat bukan sekadar acara seremonial.**

Di dalamnya terdapat komitmen terhadap hukum, keadilan, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab profesi.

---

# 🤝 6. Menjadi advokat berarti siap bertanggung jawab

UU Advokat menegaskan bahwa advokat berstatus sebagai **penegak hukum yang bebas dan mandiri** serta dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. ([Perhimpunan Advokat Indonesia][1])

Status tersebut berjalan bersama dengan tanggung jawab.

Seorang advokat harus memahami bahwa dirinya tidak hanya berhadapan dengan pasal dan dokumen, tetapi juga dengan **manusia yang mempercayakan persoalan hukumnya**.

Klien bisa datang dengan masalah keluarga, pidana, perdata, bisnis, ketenagakerjaan, pertanahan, kontrak, maupun persoalan hukum lainnya.

Karena itu, profesionalisme harus menjadi bagian dari karakter.

---

# 🔥 7. Advokat bukan hanya pintar bicara

Kemampuan berbicara memang penting.

Tetapi advokat membutuhkan lebih dari sekadar kemampuan berargumentasi.

**Advokat perlu mampu:**

✅ berpikir kritis

✅ menganalisis fakta

✅ membaca bukti

✅ memahami hukum acara

✅ menyusun argumentasi hukum

✅ menulis secara sistematis

✅ bernegosiasi

✅ memahami kebutuhan klien

✅ menjaga kerahasiaan

✅ menghormati pengadilan

✅ menjaga etika profesi

✅ terus memperbarui pengetahuan hukum

Karena dunia hukum terus berkembang, **belajar menjadi advokat tidak berhenti setelah sumpah diambil.**

---

# 🚀 8. Bangun personal branding secara profesional

Di era digital, advokat juga menghadapi perubahan cara masyarakat mencari informasi.

Masyarakat sekarang dapat menemukan informasi hukum melalui Google, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, dan berbagai platform digital lainnya.

Karena itu, kemampuan komunikasi digital dapat menjadi keterampilan tambahan yang bermanfaat.

Namun, **personal branding advokat harus tetap memperhatikan etika profesi dan ketentuan yang berlaku.**

Jangan sampai mengejar viralitas justru mengorbankan kehormatan profesi.

**Profesional dahulu, populer kemudian.**

---

# 🌟 9. Dari mahasiswa hukum menjadi profesional hukum

Perjalanan menuju profesi advokat dapat digambarkan sebagai proses:

**PENDIDIKAN HUKUM**

⬇️

**PKPA**

⬇️

**UPA**

⬇️

**MAGANG/PENGALAMAN PRAKTIK**

⬇️

**PENGANGKATAN**

⬇️

**SUMPAH/JANJI ADVOKAT**

⬇️

**MENJALANKAN PROFESI DENGAN INTEGRITAS**

Persyaratan dan prosedur administratif dapat berubah atau memiliki ketentuan teknis tertentu sesuai organisasi advokat dan Pengadilan Tinggi terkait, sehingga calon advokat sebaiknya selalu memeriksa ketentuan terbaru dari lembaga yang berwenang. PERADI, misalnya, menyediakan bagian khusus mengenai PKPA, UPA, magang, serta pengangkatan dan pengambilan sumpah advokat. ([Perhimpunan Advokat Indonesia][5])

---

# 🏛️ PENUTUP

**Mau jadi advokat? Jangan cuma belajar. Siapkan dirimu.**

Siapkan **ilmu** untuk memahami hukum.

Siapkan **mental** menghadapi proses.

Siapkan **kemampuan praktik** untuk menghadapi persoalan nyata.

Siapkan **integritas** untuk menjalankan profesi.

Dan siapkan **tanggung jawab** untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Karena menjadi advokat bukan hanya tentang **memakai toga atau jas di ruang sidang**.

Menjadi advokat adalah tentang menjalankan profesi hukum dengan **pengetahuan, keterampilan, etika, kehormatan, dan tanggung jawab.**

> **“Jangan sekadar ingin menjadi advokat. Persiapkan diri untuk menjadi advokat yang profesional.”**

### ⚖️ KANTOR HUKUM NURHADI DAN REKAN

**NURHADI, SE., SH., MH., CPM., CDM.**

**Advokat | Certified Digital Marketing | Entrepreneur | Mediator | YouTuber | Business Consultant**

🌐 **[www.expertjasa.my.id](http://www.expertjasa.my.id)**

🌐 **[www.nurhadijayaprima.my.id](http://www.nurhadijayaprima.my.id)**

🌐 **[www.jasapasporvisakitasonline.web.id](http://www.jasapasporvisakitasonline.web.id)**

📱 **Informasi & Konsultasi: 0857-3205-9321**

*Artikel ini merupakan informasi umum mengenai tahapan profesi advokat dan bukan pengganti nasihat hukum atau informasi administratif resmi dari organisasi advokat maupun Pengadilan Tinggi. Persyaratan dan prosedur perlu dikonfirmasi berdasarkan ketentuan terbaru.*

[UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat – PERADI](https://www.peradi.or.id/files/uu-no-18-tahun-2003.pdf?utm_source=chatgpt.com)

[Website resmi PERADI](https://www.peradi.or.id/?utm_source=chatgpt.com)

[1]: https://www.peradi.or.id/files/uu-no-18-tahun-2003.pdf?utm_source=chatgpt.com "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA"

[2]: https://www.peradi.or.id/files/pengumuman-penting.pdf?utm_source=chatgpt.com "PENGUMUMAN PENTING"

[3]: https://peradi.or.id/index.php/berita/detail/pengumuman-pengangkatan-dan-pengambilan-sumpah-atau-janji-advokat-di-wilayah-hukum-pengadilan-tinggi-jakarta-tahun-2026?utm_source=chatgpt.com "PENGUMUMAN PENGANGKATAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI ADVOKAT DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI JAKARTA TAHUN 2026"

[4]: https://badilum.mahkamahagung.go.id/attachments/article/4765/SOP%20KEPANITERAAN%202025_OK.pdf?utm_source=chatgpt.com "DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM"

[5]: https://www.peradi.or.id/?utm_source=chatgpt.com "Website Resmi Perhimpunan Advokat Indonesia"

Read More

 

RAPAT KERJA IKA FH UNAIR: MEMPERKUAT SINERGI ALUMNI UNTUK MEMPERKOKOH KIPRAH DI MASYARAKAT

Surabaya, 19 September 2026 — Rapat Kerja Ikatan Alumni Universitas Airlangga Komisariat Fakultas Hukum (IKA FH UNAIR) menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi, sinergi, dan kontribusi alumni bagi almamater serta masyarakat.

Mengusung tema “Dengan Rapat Kerja Kita Tingkatkan Sinergi Alumni untuk Memperkokoh Kiprah IKA FH Unair di Masyarakat”, kegiatan ini menjadi forum untuk menyusun arah dan program kerja organisasi dalam masa bakti 2025–2030. Rapat kerja tersebut berlangsung di Plasa Airlangga, Surabaya, Sabtu, 19 September 2026. (Koran Jakarta ®)

Alumni Bukan Sekadar Ikatan, tetapi Kekuatan Kolaborasi

IKA FH UNAIR memiliki potensi besar karena para alumninya berkiprah dalam berbagai bidang, mulai dari advokat, hakim, jaksa, akademisi, pemerintahan, dunia usaha, hingga berbagai profesi lainnya.

Karena itu, sinergi alumni tidak hanya bermakna sebagai kegiatan silaturahmi, tetapi juga dapat menjadi sarana membangun kolaborasi dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Hal tersebut sejalan dengan berbagai kegiatan alumni FH UNAIR sebelumnya. Pada reuni akbar FH UNAIR pada Maret 2026, sekitar 1.000 alumni lintas generasi berkumpul untuk memperkuat jejaring alumni nasional. Dalam kegiatan tersebut juga ditekankan pentingnya menyatukan alumni dengan almamater untuk membangun kontribusi yang lebih luas. (ANTARA News Jawa Timur)

Rapat Kerja Menjadi Landasan Program Organisasi

Rapat kerja mempunyai arti penting karena organisasi membutuhkan perencanaan yang jelas agar gagasan dapat diterjemahkan menjadi program yang terukur.

Dalam Raker IKA FH UNAIR 2026, telah disiapkan lima program utama untuk satu tahun ke depan, yaitu:

1. Job Fair, sebagai sarana memperluas akses dan jejaring karier.

2. Mentoring bagi alumni yang ingin menjadi ASN, untuk memberikan dukungan dan pendampingan.

3. Jalan sehat dan fun run, sebagai kegiatan yang memperkuat kebersamaan alumni.

4. Konser tahunan, sebagai ruang interaksi dan kegiatan kebersamaan.

5. Bedah buku, sebagai bagian dari pengembangan wawasan dan budaya intelektual.

Kelima program tersebut diberitakan sebagai hasil pembahasan Raker IKA FH UNAIR dan diarahkan untuk memperkuat kontribusi organisasi kepada alumni, mahasiswa, almamater, dan masyarakat. (Harian Merah Putih)

Membangun Organisasi yang Terencana

Organisasi alumni yang kuat membutuhkan tata kelola yang terstruktur. Rapat kerja menjadi salah satu instrumen untuk memastikan bahwa organisasi memiliki program, pembagian tugas, serta mekanisme pelaksanaan yang jelas.

Sekretaris Jenderal PP IKA UNAIR periode 2025–2030, Indra Nur Fauzi, dalam pemberitaan mengenai Raker IKA FH UNAIR menekankan pentingnya landasan hukum organisasi, kepengurusan, perencanaan melalui rapat kerja, dan pelaksanaan program. (Harian Merah Putih)

Dengan demikian, keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh banyaknya kegiatan, tetapi juga oleh kemampuan pengurus mengubah hasil rapat menjadi program yang benar-benar terlaksana dan memberikan manfaat.

Memperkuat Hubungan Alumni dengan Almamater

Hubungan alumni dengan universitas merupakan aset penting bagi pengembangan pendidikan dan kontribusi sosial.

Fakultas Hukum UNAIR sendiri telah mendorong penguatan jejaring alumni. Dalam kegiatan Alumni Gathering FH UNAIR wilayah Jabodetabek pada Oktober 2025, fakultas menekankan pentingnya alumni sebagai mitra dalam pengembangan institusi, pendidikan hukum, serta kolaborasi antara dunia akademik dan praktik hukum. (Universitas Airlangga Official Website)

Jejaring alumni juga dapat menjadi ruang pertukaran pengalaman antara alumni senior dan generasi yang lebih muda. Alumni yang telah memiliki pengalaman profesional dapat memberikan wawasan, mentoring, maupun membuka peluang kolaborasi bagi mahasiswa dan alumni lainnya.

Dari Sinergi Menuju Kiprah Nyata

Tema Raker IKA FH UNAIR 2025–2030 mengandung pesan penting: sinergi harus menghasilkan kiprah nyata.

Persoalan masyarakat semakin kompleks dan tidak selalu dapat diselesaikan hanya dari satu disiplin ilmu. Persoalan hukum dapat bersinggungan dengan ekonomi, pendidikan, sosial, teknologi, pemerintahan, maupun dunia usaha.

Karena itu, jejaring alumni dari berbagai profesi dapat menjadi modal untuk membangun kolaborasi lintas bidang.

Dalam pemberitaan Raker, Indra Nur Fauzi juga menyampaikan bahwa IKA hidup di tengah masyarakat dan persoalan masyarakat memiliki beragam dimensi. Karena itu, kolaborasi lintas komisariat dan fakultas menjadi salah satu aspek yang penting untuk dikembangkan. (Harian Merah Putih)

Semangat Gotong Royong Alumni

Kepengurusan IKA FH UNAIR masa bakti 2025–2030 sebelumnya dikukuhkan dengan semangat “Gotong Royong Berbakti untuk Almamater.” Semangat tersebut menempatkan alumni sebagai bagian dari kekuatan bersama yang dapat memberikan manfaat bagi almamater, profesi, masyarakat, dan bangsa. (Campus Daily)

Gotong royong juga berarti membuka ruang bagi seluruh alumni untuk berkontribusi sesuai kemampuan dan bidang masing-masing.

Ada alumni yang berkontribusi melalui pendidikan, penelitian, praktik hukum, pemerintahan, bisnis, kegiatan sosial, maupun pengabdian masyarakat. Seluruh kontribusi tersebut dapat saling melengkapi apabila dibangun dalam jejaring yang terkoordinasi.

Menuju IKA FH UNAIR yang Semakin Berdampak

Rapat kerja bukanlah akhir dari sebuah agenda organisasi. Rapat kerja justru menjadi awal dari pelaksanaan program yang telah direncanakan.

Karena itu, tantangan berikutnya adalah bagaimana setiap program dapat dilaksanakan secara konsisten, transparan, terukur, dan memberikan manfaat.

Dengan sinergi alumni, hubungan yang kuat dengan almamater, serta program kerja yang terencana, IKA FH UNAIR memiliki ruang untuk terus memperluas kiprahnya di masyarakat.

Selamat dan sukses atas terselenggaranya Rapat Kerja IKA FH UNAIR masa bakti 2025–2030.

Semoga semangat kebersamaan, profesionalisme, intelektualitas, dan pengabdian terus menjadi bagian dari perjalanan para alumni Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

“Dengan Rapat Kerja Kita Tingkatkan Sinergi Alumni untuk Memperkokoh Kiprah IKA FH UNAIR di Masyarakat.”

Kantor Hukum Nurhadi dan Rekan
NURHADI SE SH MH CPM CDM
Advokat | Certified Digital Marketing | Entrepreneur | Mediator | YouTuber | Business Consultant

🌐 www.expertjasa.my.id
🌐 www.nurhadijayaprima.my.id
🌐 www.jasapasporvisakitasonline.web.id
📱 0821-4314-9379

#IKAFHUNAIR #IKAFHUNAIR2025 #RakerIKAFHUNAIR #AlumniUNAIR #FakultasHukumUNAIR

Read More

SELAMAT & SUKSES MUNASLUB AAI 2026

 Momentum Konsolidasi dan Penguatan Profesi Advokat Indonesia

Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) **Asosiasi Advokat Indonesia (AAI)** yang diselenggarakan di Surabaya pada **17–20 September 2026** menjadi salah satu agenda penting bagi perjalanan organisasi dan profesi advokat di Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung di **Grand Fullerton Ballroom, Srijaya CBD Surabaya, Jalan Basuki Rakhmat No. 16–18**. Sebelum pelaksanaan, panitia menyampaikan bahwa kegiatan ini diproyeksikan menjadi forum konsolidasi organisasi yang diikuti anggota AAI dari berbagai daerah. ([Suaramerdeka Jatim][1])

Munaslub tidak hanya menjadi forum pemilihan kepemimpinan, tetapi juga berkaitan dengan konsolidasi organisasi, pembahasan arah organisasi, serta agenda penguatan profesi advokat. Sebelumnya, panitia menyebut agenda Munaslub mencakup pemilihan Ketua Umum, Ketua Dewan Kehormatan, Ketua Dewan Penasihat, Ketua Dewan Pengawas, serta pengesahan AD-ART AAI. ([Surabaya Update][2])

Prof. Dr. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo Terpilih sebagai Ketua Umum

Dalam Sidang Pleno Munaslub pada **Jumat, 18 September 2026**, **Prof. Dr. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, S.H., M.H.** ditetapkan secara aklamasi sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat AAI. Penetapan tersebut dilaporkan memperoleh dukungan dari **19 DPC AAI** yang hadir dalam proses tersebut dan dituangkan dalam **SK Nomor 08/Munaslub/AAI/IX/2026**. ([Portal JTV][3])

Sumber pemberitaan terkini menyebut masa bakti Ketua Umum yang terpilih adalah **2026–2031**, bukan 2026–2030. Karena itu, untuk publikasi resmi sebaiknya menggunakan periode **2026–2031** sesuai hasil Munaslub yang diberitakan pada 18 September 2026. ([Portal JTV][3])

Setelah terpilih, Prof. Tjandra menyampaikan sejumlah agenda awal, antara lain **konsolidasi organisasi, penyusunan program kerja, pelaksanaan Rapat Kerja Nasional, serta penguatan jaringan organisasi di berbagai daerah**. Ia juga menyampaikan gagasan agar AAI dapat memperluas keberadaan DPC dan meningkatkan keterhubungan organisasi dengan para anggotanya. ([Portal JTV][3])

### Memperkuat Profesionalisme Advokat

Munaslub AAI 2026 juga berlangsung dalam konteks perkembangan hukum mengenai organisasi advokat. Dalam rangkaian kegiatan menjelang Munaslub, AAI mengadakan talkshow yang membahas masa depan profesi advokat setelah **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXIV/2026**. Diskusi tersebut membahas antara lain keberagaman organisasi advokat, standar pendidikan dan ujian, kode etik, serta mekanisme pengawasan profesi. ([Portal JTV][4])

Prof. Tjandra dalam sambutan setelah terpilih juga menekankan pentingnya menjaga kehormatan advokat sebagai **officium nobile** serta peningkatan kualitas sumber daya manusia advokat. Ia menyampaikan bahwa pengayoman organisasi perlu mencakup seluruh anggota, termasuk advokat yang membutuhkan dukungan dalam menjalankan profesinya. ([Harian Disway][5])

Hal tersebut menunjukkan bahwa organisasi advokat menghadapi tantangan yang tidak hanya berkaitan dengan struktur organisasi, tetapi juga **kualitas profesi, pendidikan, etika, perlindungan anggota, serta pelayanan hukum kepada masyarakat**.

### AAI dan Tantangan Era Digital

Perkembangan teknologi juga membawa perubahan besar dalam praktik profesi hukum. Advokat saat ini tidak hanya dituntut memahami hukum dan prosedur persidangan, tetapi juga perlu memahami komunikasi digital, pengelolaan dokumen elektronik, keamanan informasi, serta cara memberikan edukasi hukum kepada masyarakat melalui media digital.

Dalam pemberitaan setelah Munaslub, Prof. Tjandra juga menyampaikan gagasan mengenai organisasi yang lebih modern dan sistem keanggotaan yang terintegrasi secara digital. ([bukti.id][6])

Transformasi digital dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan akses informasi hukum sekaligus memperluas edukasi kepada masyarakat. Namun, penggunaan teknologi tetap perlu disertai dengan tanggung jawab profesional, perlindungan data, kepatuhan terhadap kode etik, serta ketelitian dalam menyampaikan informasi hukum.

## Selamat dan Sukses untuk AAI

Atas terselenggaranya **Munaslub Asosiasi Advokat Indonesia 2026 di Surabaya**, kami menyampaikan:

**SELAMAT & SUKSES

MUNASLUB AAI 2026**

Semoga momentum Munaslub dapat memperkuat silaturahmi dan konsolidasi seluruh anggota AAI, meningkatkan profesionalisme advokat, serta mendorong pengabdian profesi kepada masyarakat dan penegakan hukum.

**Selamat kepada Prof. Dr. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, S.H., M.H.** atas amanah sebagai Ketua Umum DPP Asosiasi Advokat Indonesia masa bakti **2026–2031**.

Semoga kepemimpinan dan kepengurusan baru dapat menjalankan amanah organisasi dengan menjunjung tinggi **integritas, profesionalisme, kode etik, persaudaraan, dan pengabdian kepada masyarakat**.

**AAI Jaya!

AAI Bersatu!

AAI Profesional!**

### Kantor Hukum Nurhadi dan Rekan

**NURHADI SE SH MH CPM CDM**

*Advokat | Certified Digital Marketing | Entrepreneur | Mediator | YouTuber | Business Consultant*

**Kantor Hukum Nurhadi dan Rekan**

Solusi Hukum, Konsultan Bisnis & Digital Marketing

🌐 [www.expertjasa.my.id](http://www.expertjasa.my.id)

🌐 [www.nurhadijayaprima.my.id](http://www.nurhadijayaprima.my.id)

🌐 [www.jasapasporvisakitasonline.web.id](http://www.jasapasporvisakitasonline.web.id)

📱 **0821-4314-9379**

#MunaslubAAI2026 #AsosiasiAdvokatIndonesia #AAI #TjandraSridjaja #AdvokatIndonesia

[1]: https://jatim.suaramerdeka.com/jatim/108817537546/asosiasi-advokat-siapkan-munaslub-di-surabaya-lima-kandidat-berebut-kursi-ketua-umum?utm_source=chatgpt.com "Asosiasi Advokat Siapkan Munaslub di Surabaya, Lima Kandidat Berebut Kursi Ketua Umum - Suara Merdeka Jatim"

[2]: https://surabayaupdate.com/700-anggota-aai-dari-96-dpc-seluruh-indonesia-siap-mengikuti-munaslub-aai-2026/?utm_source=chatgpt.com "700 Anggota AAI Dari 96 DPC Seluruh Indonesia Siap Mengikuti Munaslub AAI 2026 - surabayaupdate.com"

[3]: https://portaljtv.com/news/prof-tjandra-sridjaja-terpilih-aklamasi-pimpin-aai-periode-2026-2031?utm_source=chatgpt.com "Prof Tjandra Sridjaja Terpilih Aklamasi Pimpin AAI Periode 2026-2031 - Portal JTV"

[4]: https://portaljtv.com/news/jelang-munaslub-aai-pakar-hukum-bedah-masa-depan-advokat-pasca-putusan-mk?utm_source=chatgpt.com "Jelang Munaslub AAI, Pakar Hukum Bedah Masa Depan Advokat Pasca Putusan MK - Portal JTV"

[5]: https://harian.disway.id/read/969158/prof-tjandra-sridjaja-terpilih-aklamasi-ketum-aai-dalam-munaslub-2026?utm_source=chatgpt.com "Prof Tjandra Sridjaja Terpilih Aklamasi Ketum AAI dalam Munaslub 2026"

[6]: https://bukti.id/baca-3309-munaslub-aai-tetapkan-prof-tjandra-jadi-ketum-aai-20262031?utm_source=chatgpt.com "Munaslub AAI Tetapkan Prof Tjandra jadi Ketum AAI 20262031"

Read More

  

CARA AGAR GUGATAN PERCERAIAN TIDAK DITOLAK MAJELIS HAKIM DI PENGADILAN AGAMA MAUPUN PENGADILAN NEGERI

Perceraian bukan sekadar mengajukan surat gugatan lalu menunggu putusan. Majelis Hakim tetap harus menilai apakah alasan perceraian memenuhi ketentuan hukum dan apakah alasan tersebut dapat dibuktikan di persidangan. Karena itu, tidak ada cara yang dapat menjamin gugatan pasti dikabulkan, tetapi risiko gugatan ditolak dapat diminimalkan dengan menyiapkan perkara secara benar.

Untuk pasangan beragama Islam, perkara perceraian pada umumnya diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan perkara perceraian bagi pasangan yang berada dalam kewenangan peradilan umum diajukan ke Pengadilan Negeri. Dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama, gugatan diajukan oleh istri atau kuasanya sesuai ketentuan yang berlaku. (Badilag)

1. PASTIKAN ALASAN PERCERAIAN SESUAI HUKUM

Perceraian harus mempunyai alasan yang cukup. Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 antara lain mengatur alasan seperti zina, mabuk atau perjudian yang sulit disembuhkan, meninggalkan pasangan selama 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah, hukuman penjara 5 tahun atau lebih, kekejaman atau penganiayaan berat, penyakit/cacat tertentu yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri, serta perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. (Badilag)

Khusus perkara di Pengadilan Agama, KHI juga memuat alasan perceraian tambahan, antara lain pelanggaran taklik talak dan peralihan agama yang menyebabkan ketidakrukunan rumah tangga. (Badilag)

2. JANGAN HANYA MENULIS “SUDAH TIDAK COCOK”

Gugatan harus menjelaskan fakta dan kronologi secara jelas.

Misalnya, apabila menggunakan alasan perselisihan terus-menerus, jelaskan:

• kapan mulai terjadi masalah;

• apa penyebab perselisihan;

• bentuk pertengkaran yang terjadi;

• apakah sudah terjadi berulang kali;

• apakah sudah pisah rumah;

• sejak kapan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

• upaya perdamaian yang telah dilakukan;

• mengapa rumah tangga dinilai tidak dapat dipertahankan lagi.

Dalam praktiknya, alasan perselisihan tidak cukup hanya dinyatakan secara umum. Hakim harus memperoleh gambaran mengenai fakta rumah tangga dan penyebab perselisihan tersebut. (JDIH Mahkamah Agung RI)

3. SIAPKAN ALAT BUKTI

Dalil dalam gugatan harus didukung bukti. Dokumen seperti buku nikah/akta perkawinan, identitas para pihak, kartu keluarga, serta dokumen lain yang relevan perlu disiapkan sesuai kebutuhan perkara.

Selain bukti surat, saksi juga sangat penting, terutama orang yang mengetahui kondisi rumah tangga dan perselisihan yang terjadi. Dalam perkara perceraian, meskipun pasangan mengakui adanya masalah atau tidak melakukan bantahan, penggugat/pemohon tetap harus membuktikan dalil perceraiannya. (Badilag)

4. PASTIKAN GUGATAN TIDAK CACAT FORMIL

Periksa kembali:
identitas para pihak, alamat, kewenangan pengadilan, posita atau alasan gugatan, petitum atau tuntutan, serta hubungan antara fakta dan tuntutan.

Kesalahan dalam menentukan pengadilan yang berwenang atau penyusunan gugatan dapat menimbulkan masalah hukum acara.

5. JANGAN MEMBUAT CERITA ATAU BUKTI PALSU

Jangan menambahkan kekerasan, perselingkuhan, utang, atau peristiwa lain yang sebenarnya tidak pernah terjadi hanya agar gugatan terlihat lebih kuat.

Gugatan yang kuat bukan gugatan yang paling banyak tuduhannya, tetapi gugatan yang faktanya benar, relevan, jelas, dan dapat dibuktikan.

6. PIKIRKAN JUGA HAK ANAK DAN HARTA

Jika terdapat anak, pertimbangkan sejak awal persoalan hak asuh, nafkah anak, pendidikan dan kebutuhan anak. Jika terdapat harta bersama, persoalan tersebut juga perlu dianalisis secara hukum agar tidak menimbulkan masalah baru setelah perceraian.

7. PAHAMI BAHWA HAKIM TETAP MENGUPAYAKAN PERDAMAIAN

Perceraian dilakukan melalui pengadilan setelah upaya mendamaikan para pihak tidak berhasil. Hukum memang menempatkan perceraian sebagai sesuatu yang tidak boleh dipermudah tanpa alasan yang cukup. (Badilag)

KESIMPULANNYA:
Agar gugatan perceraian memiliki peluang lebih baik untuk dikabulkan, jangan hanya fokus pada “ingin cepat bercerai”. Fokuslah pada alasan hukum yang tepat, kronologi yang jelas, bukti yang cukup, saksi yang mengetahui fakta, kewenangan pengadilan yang benar, serta petitum yang sesuai.

Setiap perkara memiliki fakta yang berbeda. Karena itu, sebelum mendaftarkan gugatan, sebaiknya dilakukan pemeriksaan dokumen dan analisis kasus terlebih dahulu.

KANTOR HUKUM NURHADI DAN REKAN
NURHADI SE SH MH CPM CDM
Advokat | Certified Digital Marketing | Entrepreneur | Mediator | YouTuber | Business Consultant

Konsultasi Hukum — Jangan Sampai Salah Langkah!

🌐 www.expertjasa.my.id
🌐 www.nurhadijayap­rima.my.id
🌐 www.jasapasporvisakitasonline.web.id
📱 0821-4314-9379

#Perceraian #GugatanCerai #PengadilanAgama #PengadilanNegeri #KantorHukumNurhadi

Read More

  LAYANAN HUKUM PROFESIONAL & TERPERCAYA Solusi Hukum Tepat, Masalah Hukum Tuntas

Menghadapi persoalan hukum sering kali membuat seseorang bingung menentukan langkah yang tepat. Kesalahan dalam memilih jalur hukum, menyusun dokumen, mengajukan gugatan, maupun memberikan keterangan dapat berdampak besar terhadap kepentingan pribadi, keluarga, maupun bisnis.

**Kantor Hukum Nurhadi dan Rekan** hadir memberikan pendampingan dan konsultasi hukum secara profesional, solutif, strategis, serta mengutamakan kerahasiaan dan kepentingan hukum klien.

 1. PENANGANAN KASUS PERDATA

Perkara perdata dapat diselesaikan melalui **litigasi maupun non-litigasi**, tergantung karakter masalah dan tujuan penyelesaiannya.

### Litigasi

Pendampingan dan bantuan hukum dalam proses di pengadilan, antara lain:

* Wanprestasi

* Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

* Sengketa utang-piutang

* Sengketa perjanjian

* Sengketa tanah dan kepemilikan

* Perceraian dan harta bersama

* Waris

* Sengketa bisnis

* Gugatan dan pembelaan perkara perdata lainnya

### Non-Litigasi

Tidak semua masalah harus berakhir di pengadilan. Penyelesaian dapat ditempuh melalui:

* Konsultasi dan analisis hukum

* Negosiasi

* Mediasi

* Somasi

* Penyusunan atau review perjanjian

* Penyelesaian sengketa secara kekeluargaan

* Pendampingan dalam penyelesaian perselisihan

Pendekatan non-litigasi dapat menjadi pilihan apabila para pihak masih memiliki peluang untuk mencapai kesepakatan secara lebih efektif.

🔴 2. PENANGANAN KASUS PIDANA

Perkara pidana membutuhkan penanganan yang cermat sejak tahap awal. Pendampingan hukum dapat membantu seseorang memahami hak dan kewajibannya serta menentukan langkah yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Layanan dapat mencakup konsultasi, pendampingan dan pembelaan dalam perkara pidana sesuai kewenangan dan tahapan proses hukum yang berlaku.

**Jangan menunggu persoalan menjadi semakin rumit.** Konsultasikan terlebih dahulu sebelum mengambil langkah hukum.

🏢 3. BUSINESS CONSULTANT

Bisnis yang berkembang membutuhkan strategi hukum dan administrasi yang tepat.

Pendampingan dapat mencakup:

* Konsultasi bisnis

* Analisis aspek hukum usaha

* Penyusunan/review dokumen bisnis

* Pendampingan legalitas usaha

* Strategi pengembangan usaha

* Mitigasi risiko hukum

* Pendampingan penyelesaian persoalan bisnis

Tujuannya adalah membantu pelaku usaha mengambil keputusan dengan lebih terukur dan meminimalkan risiko hukum.

## 📑 4. JASA PERIZINAN USAHA LENGKAP

Legalitas merupakan bagian penting dalam membangun bisnis yang profesional dan berkelanjutan.

Layanan dapat mencakup pengurusan berbagai kebutuhan legalitas dan perizinan usaha sesuai jenis kegiatan usaha dan ketentuan yang berlaku.

Mulai dari pendirian badan usaha, perizinan dasar, sertifikasi, hingga kebutuhan legalitas lainnya dapat dikonsultasikan terlebih dahulu agar dokumen yang diperlukan dapat dipetakan dengan tepat.

## 🏠 5. JASA URUS PERTANAHAN PROFESIONAL

Persoalan pertanahan membutuhkan pemeriksaan dokumen dan strategi yang tepat.

Pendampingan dapat berkaitan dengan:

* Sengketa kepemilikan tanah

* Permasalahan sertifikat

* Jual beli tanah

* Waris dan tanah

* Administrasi pertanahan

* Sengketa batas

* Permasalahan dokumen pertanahan

* Konsultasi dan penyelesaian sengketa tanah

Setiap kasus memiliki kondisi dan bukti yang berbeda, sehingga analisis dokumen menjadi bagian penting sebelum menentukan langkah.

## ⭐ MENGAPA MEMILIH KAMI?

**Berpengalaman • Profesional • Solutif • Strategis**

Kami mengutamakan:

✅ Analisis permasalahan secara menyeluruh

✅ Strategi hukum sesuai kondisi perkara

✅ Pendampingan profesional

✅ Kerahasiaan informasi klien

✅ Komunikasi yang jelas

✅ Penyelesaian yang mengedepankan kepentingan hukum klien

### ⚖️ KANTOR HUKUM NURHADI DAN REKAN

**Nurhadi, SE, SH, MH, CPM, CDM**

Advokat | Certified Digital Marketing | Entrepreneur | Mediator | Youtuber | Business Consultant

**Solusi hukum tepat. Masalah hukum tuntas.**

🌐 **[www.expertjasa.my.id](http://www.expertjasa.my.id)**

🌐 **[www.nurhadijayaprima.my.id](http://www.nurhadijayaprima.my.id)**

🌐 **[www.jasapasporvisakitasonline.web.id](http://www.jasapasporvisakitasonline.web.id)**

📞 **0821-4314-9379**

**Butuh bantuan hukum atau legalitas usaha? Jangan mengambil keputusan hukum tanpa memahami risikonya. Konsultasikan terlebih dahulu agar langkah yang ditempuh lebih tepat, terukur, dan strategis.**

#KantorHukumNurhadi #LayananHukum #KonsultasiHukum #Advokat #LegalitasUsaha

Read More

 PUNYA NIB BUKAN BERARTI SEMUA IZIN USAHA SUDAH BERES!

Banyak pelaku usaha merasa sudah aman setelah memiliki **NIB (Nomor Induk Berusaha)**. Padahal, NIB merupakan identitas resmi pelaku usaha untuk memulai atau menjalankan kegiatan usaha, sedangkan kewajiban perizinan lainnya dapat berbeda sesuai **KBLI, tingkat risiko, lokasi, jenis kegiatan, produk, serta karakteristik usaha**. ([OSS RBA][1])

Karena itu, memiliki NIB **belum tentu berarti seluruh legalitas usaha sudah lengkap**.

Apa saja yang perlu diperhatikan?

1. NIB

NIB menjadi identitas resmi pelaku usaha dalam sistem OSS. Namun, setelah NIB terbit, pelaku usaha perlu melihat apakah masih terdapat perizinan atau kewajiban lain yang harus dipenuhi berdasarkan kegiatan usahanya. ([OSS RBA][1])

 2. KBLI

**KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)** harus sesuai dengan kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan. Kesalahan memilih KBLI dapat berpengaruh terhadap jenis perizinan dan kewajiban yang muncul dalam OSS

3. Sertifikat Standar dan Izin

Untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tertentu, dapat diperlukan **Sertifikat Standar atau Izin**. Sistem OSS berbasis risiko mengelompokkan kegiatan usaha berdasarkan tingkat risiko dan menentukan perizinan serta kewajiban yang harus dipenuhi. ([OSS RBA][1])

4. PBG dan SLF

Jika usaha menggunakan bangunan, aspek bangunan juga perlu diperhatikan. **PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)** dan **SLF (Sertifikat Laik Fungsi)** merupakan bagian dari penyelenggaraan bangunan gedung dan diproses melalui SIMBG. ([Simbg][2])

Jangan sampai kegiatan usaha sudah berjalan, tetapi status bangunan belum memenuhi ketentuan yang diperlukan.

### 5. Persetujuan Lingkungan

Kegiatan usaha tertentu membutuhkan pemenuhan persyaratan lingkungan. Sistem OSS melakukan pemeriksaan ketentuan lingkungan dan dokumen yang perlu diproses berdasarkan kegiatan usaha. ([OSS RBA][3])

### 6. PB-UMKU

**Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)** merupakan perizinan yang diperlukan untuk kegiatan usaha dan/atau produk tertentu pada tahap pelaksanaan kegiatan. Jenisnya sangat bergantung pada sektor dan kegiatan usaha. ([OSS RBA][4])

## Jangan hanya mengejar NIB, cek legalitas usaha secara menyeluruh!

Legalitas usaha yang lengkap bukan hanya membuat bisnis terlihat profesional, tetapi juga membantu memberikan kepastian dan mengurangi risiko ketika usaha berkembang, mengikuti tender, bekerja sama dengan perusahaan lain, mengurus pembiayaan, membuka cabang, atau menghadapi pemeriksaan.

**Sebelum bisnis Anda berkembang lebih jauh, pastikan NIB, KBLI, Sertifikat Standar/Izin, PBG, SLF, Persetujuan Lingkungan, PB-UMKU dan dokumen terkait lainnya sudah sesuai dengan kondisi usaha Anda.**

📌 **Konsultasikan legalitas dan perizinan usaha Anda bersama:**

**KANTOR HUKUM NURHADI DAN REKAN (KHN)**

**NURHADI, SE, SH, MH, CPM, CDM**

Advokat | Certified Digital Marketing | Entrepreneur

Mediator | YouTuber | Business Consultant

🌐 [www.expertjasa.my.id](http://www.expertjasa.my.id)

🌐 [www.nurhadijayaprima.my.id](http://www.nurhadijayaprima.my.id)

🌐 [www.jasapasporvisakitasonline.web.id](http://www.jasapasporvisakitasonline.web.id)

📱 **0821-4314-9379**

**Legalitas terjamin, solusi tanpa ribet. Dari legalitas sampai bisnis sukses.**

#LegalitasUsaha #NIB #PerizinanUsaha #OSS #KonsultanHukum

[1]: https://oss.go.id/?utm_source=chatgpt.com "OSS RBA - Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara ..."

[2]: https://simbg.pu.go.id/?utm_source=chatgpt.com "SIMBG - Kementerian Pekerjaan Umum"

[3]: https://oss.go.id/id/persyaratan-dasar?path=persetujuan-lingkungan&tab=&utm_source=chatgpt.com "Persetujuan Lingkungan"

[4]: https://oss.go.id/id/umku?utm_source=chatgpt.com "Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ..."

Read More

  PUNYA NIB BUKAN BERARTI SEMUA IZIN USAHA SUDAH BERES!

Banyak pelaku usaha merasa sudah aman setelah memiliki **NIB (Nomor Induk Berusaha)**. Padahal, NIB merupakan identitas resmi pelaku usaha untuk memulai atau menjalankan kegiatan usaha, sedangkan kewajiban perizinan lainnya dapat berbeda sesuai **KBLI, tingkat risiko, lokasi, jenis kegiatan, produk, serta karakteristik usaha**. ([OSS RBA][1])

Karena itu, memiliki NIB **belum tentu berarti seluruh legalitas usaha sudah lengkap**.

Apa saja yang perlu diperhatikan?

 1. NIB

NIB menjadi identitas resmi pelaku usaha dalam sistem OSS. Namun, setelah NIB terbit, pelaku usaha perlu melihat apakah masih terdapat perizinan atau kewajiban lain yang harus dipenuhi berdasarkan kegiatan usahanya. ([OSS RBA][1])

2. KBLI

**KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)** harus sesuai dengan kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan. Kesalahan memilih KBLI dapat berpengaruh terhadap jenis perizinan dan kewajiban yang muncul dalam OSS.

3. Sertifikat Standar dan Izin

Untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tertentu, dapat diperlukan **Sertifikat Standar atau Izin**. Sistem OSS berbasis risiko mengelompokkan kegiatan usaha berdasarkan tingkat risiko dan menentukan perizinan serta kewajiban yang harus dipenuhi. ([OSS RBA][1])

### 4. PBG dan SLF

Jika usaha menggunakan bangunan, aspek bangunan juga perlu diperhatikan. **PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)** dan **SLF (Sertifikat Laik Fungsi)** merupakan bagian dari penyelenggaraan bangunan gedung dan diproses melalui SIMBG. ([Simbg][2])

Jangan sampai kegiatan usaha sudah berjalan, tetapi status bangunan belum memenuhi ketentuan yang diperlukan.

### 5. Persetujuan Lingkungan

Kegiatan usaha tertentu membutuhkan pemenuhan persyaratan lingkungan. Sistem OSS melakukan pemeriksaan ketentuan lingkungan dan dokumen yang perlu diproses berdasarkan kegiatan usaha. ([OSS RBA][3])

### 6. PB-UMKU

**Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)** merupakan perizinan yang diperlukan untuk kegiatan usaha dan/atau produk tertentu pada tahap pelaksanaan kegiatan. Jenisnya sangat bergantung pada sektor dan kegiatan usaha. ([OSS RBA][4])

 Jangan hanya mengejar NIB, cek legalitas usaha secara menyeluruh!

Legalitas usaha yang lengkap bukan hanya membuat bisnis terlihat profesional, tetapi juga membantu memberikan kepastian dan mengurangi risiko ketika usaha berkembang, mengikuti tender, bekerja sama dengan perusahaan lain, mengurus pembiayaan, membuka cabang, atau menghadapi pemeriksaan.

**Sebelum bisnis Anda berkembang lebih jauh, pastikan NIB, KBLI, Sertifikat Standar/Izin, PBG, SLF, Persetujuan Lingkungan, PB-UMKU dan dokumen terkait lainnya sudah sesuai dengan kondisi usaha Anda.*

📌 **Konsultasikan legalitas dan perizinan usaha Anda bersama:**

**KANTOR HUKUM NURHADI DAN REKAN (KHN)**

**NURHADI, SE, SH, MH, CPM, CDM**

Advokat | Certified Digital Marketing | Entrepreneur

Mediator | YouTuber | Business Consultant

🌐 [www.expertjasa.my.id](http://www.expertjasa.my.id)

🌐 [www.nurhadijayaprima.my.id](http://www.nurhadijayaprima.my.id)

🌐 [www.jasapasporvisakitasonline.web.id](http://www.jasapasporvisakitasonline.web.id)

📱 **0821-4314-9379**

**Legalitas terjamin, solusi tanpa ribet. Dari legalitas sampai bisnis sukses.**

#LegalitasUsaha #NIB #PerizinanUsaha #OSS #KonsultanHukum

[1]: https://oss.go.id/?utm_source=chatgpt.com "OSS RBA - Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara ..."

[2]: https://simbg.pu.go.id/?utm_source=chatgpt.com "SIMBG - Kementerian Pekerjaan Umum"

[3]: https://oss.go.id/id/persyaratan-dasar?path=persetujuan-lingkungan&tab=&utm_source=chatgpt.com "Persetujuan Lingkungan"

[4]: https://oss.go.id/id/umku?utm_source=chatgpt.com "Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ..."

Read More

  REBUTAN WARISAN BIKIN KELUARGA PECAH! 

SALING GUGAT DI PENGADILAN, KONFLIK FISIK, BISNIS IKUT TERGANGGU!

Warisan seharusnya menjadi amanah yang dapat menyatukan keluarga. Namun dalam praktiknya, persoalan warisan justru dapat menjadi pemicu konflik panjang. Saudara kandung yang dahulu hidup rukun bisa berubah menjadi saling menggugat ketika muncul perbedaan mengenai **siapa ahli waris, berapa bagian masing-masing, objek harta warisan, hingga siapa yang berhak menguasai atau mengelolanya.**

Lebih serius lagi, konflik warisan terkadang berkembang menjadi pertengkaran, ancaman, konflik fisik, saling melapor, bahkan mengganggu bisnis keluarga. Ketika hubungan keluarga sudah memanas, penyelesaian secara emosional justru dapat membuat persoalan semakin rumit.

⚖️ APA YANG HARUS DILAKUKAN?

**1. Identifikasi terlebih dahulu seluruh harta warisan**

Catat dan kumpulkan bukti mengenai tanah, rumah, kendaraan, rekening, saham, usaha, maupun aset lainnya. Dokumen seperti sertifikat, akta, rekening, surat perjanjian, bukti pembayaran dan dokumen kepemilikan sangat penting.

**2. Pastikan siapa saja ahli warisnya**

Jangan terburu-buru membagi atau menjual harta sebelum status ahli waris dan dasar hukum kewarisannya jelas. Sistem hukum yang berlaku juga perlu diperhatikan sesuai keadaan masing-masing keluarga.

**3. Jangan melakukan penguasaan atau penjualan sepihak**

Penguasaan dokumen atau fisik suatu aset tidak otomatis menjadikan seseorang sebagai pemilik tunggal. JDIH Mahkamah Agung juga menjelaskan bahwa harta peninggalan yang belum dibagi tidak serta-merta dapat diperlakukan sebagai milik bebas salah satu ahli waris. ([JDIH Mahkamah Agung][1])

**4. Utamakan musyawarah dan mediasi**

Sebelum konflik semakin besar, penyelesaian melalui musyawarah atau mediasi dapat menjadi pilihan. Dalam praktik peradilan, sengketa waris dapat berhasil diselesaikan melalui mediasi dan dituangkan dalam kesepakatan perdamaian. ([Badilag][2])

**5. Jika tidak menemukan titik temu, pertimbangkan langkah hukum**

Apabila upaya damai tidak berhasil, diperlukan analisis hukum mengenai gugatan yang tepat, objek sengketa, kedudukan para pihak, bukti-bukti, serta pengadilan yang berwenang. Jangan sampai salah menentukan dasar gugatan karena dapat memengaruhi proses perkara.

🚨 KONFLIK FISIK JANGAN DIABAIKAN

Sengketa warisan adalah persoalan hukum, bukan alasan untuk melakukan kekerasan. Jika konflik sudah mengarah pada ancaman atau kekerasan fisik, utamakan keselamatan dan tempuh langkah hukum yang tepat. Jangan membalas tindakan kekerasan dengan kekerasan.

### 💼 JANGAN SAMPAI BISNIS KELUARGA IKUT HANCUR

Jika aset warisan sekaligus menjadi tempat usaha atau sumber modal bisnis keluarga, konflik yang tidak segera diselesaikan dapat mengganggu operasional, hubungan dengan mitra, karyawan, pelanggan, bahkan keberlangsungan usaha.

Karena itu, **selesaikan sengketa dengan kepala dingin, bukti yang lengkap, dan strategi hukum yang tepat.**

**Kantor Hukum Nurhadi & Rekan** dapat membantu dalam **konsultasi sengketa warisan, analisis dokumen, mediasi, somasi, penyusunan dokumen hukum, pendampingan penyelesaian sengketa, hingga pendampingan perkara di pengadilan** sesuai kebutuhan dan kewenangan hukum.

Mediasi bukan sekadar menghindari persidangan. Mahkamah Agung menempatkan mediasi sebagai bagian penting dalam penyelesaian sengketa perdata, dan berbagai perkara waris telah berhasil berakhir dengan kesepakatan damai. ([JDIH KYRI][3])

**Jangan tunggu konflik keluarga semakin besar.**

Ketika warisan mulai memecah keluarga, **konsultasikan persoalan Anda sebelum mengambil langkah hukum.**

🌐 [www.expertjasa.my.id](http://www.expertjasa.my.id)

🌐 [www.nurhadijayaprima.my.id](http://www.nurhadijayaprima.my.id)

🌐 [www.jasapasporvisakitasonline.web.id](http://www.jasapasporvisakitasonline.web.id)

**KANTOR HUKUM NURHADI & REKAN**

**Nurhadi, SE., SH., MH., CPM., CDM.**

Advokat | Certified Digital Marketing | Entrepreneur | Mediator | YouTuber | Business Consultant

📱 **0821-4314-9379**

#SengketaWarisan #HukumWaris #KonflikKeluarga #PengacaraWarisan #KantorHukumNurhadi

[1]: https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/tulisan-hukum-detail/menjual-harta-warisan-tanpa-persetujuan-ahli-waris-0boW?utm_source=chatgpt.com "JDIH MAHKAMAH AGUNG RI"

[2]: https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/mediasi-perkara-harta-waris-berhasil-damai-di-pa-sangatta-10-6?utm_source=chatgpt.com "Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama"

[3]: https://jdih.komisiyudisial.go.id/produk-hukum-peraturan/peraturan-mahkamah-agung-nomor-1-tahun-2016-tentang-prosedur-mediasi-di-pengadilan/387?utm_source=chatgpt.com "JDIH KYRI"

Read More

YAYASAN INGIN MENDAPATKAN DANA HIBAH? INI SYARAT, DOKUMEN, DAN PROSEDUR YANG WAJIB DIPAHAMI

Dana hibah dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, maupun pembangunan sarana dan prasarana yayasan. Namun, **yayasan tidak otomatis mendapatkan dana hibah hanya karena sudah berbadan hukum.** Pengajuan harus memenuhi persyaratan, memiliki program yang jelas, serta mengikuti ketentuan pemerintah dan daerah pemberi hibah. ([Database Peraturan | JDIH BPK][1])

## 1. Pastikan legalitas yayasan lengkap

Untuk pengajuan hibah pemerintah daerah, yayasan sebagai organisasi berbadan hukum pada prinsipnya harus telah memperoleh pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi hukum. Beberapa ketentuan daerah juga mensyaratkan yayasan terdaftar, memiliki sekretariat tetap, kepengurusan yang jelas, dan berkedudukan sesuai wilayah pemberi hibah. ([Database Peraturan | JDIH BPK][2])

Karena ketentuan teknis dapat berbeda antar daerah, yayasan perlu memeriksa **peraturan kepala daerah dan petunjuk teknis hibah yang berlaku di daerah masing-masing.**

## 2. Dokumen yang biasanya diperlukan

Dokumen pengajuan dapat meliputi:

✅ Surat permohonan hibah

✅ Proposal kegiatan/program

✅ Akta pendirian dan dokumen pengesahan badan hukum

✅ Susunan kepengurusan

✅ KTP pengurus yang dipersyaratkan

✅ Surat keterangan domisili/sekretariat

✅ Data rekening bank yayasan

✅ NPWP yayasan

✅ Rencana Anggaran Biaya (RAB)

✅ Program kerja dan jadwal kegiatan

✅ Dokumen pendukung lokasi atau sarana yang akan dibangun/diperbaiki

✅ Dokumen administrasi lain sesuai ketentuan daerah.

Dalam sejumlah aturan daerah, proposal setidaknya memuat latar belakang, tujuan, hasil yang diharapkan, lokasi, program kerja, data organisasi, kepengurusan, serta RAB. ([Database Peraturan | JDIH BPK][3])

## 3. Bagaimana prosedurnya?

Secara umum, alurnya dapat berupa:

**Persiapan legalitas → penyusunan proposal → pengajuan kepada pemerintah/OPD terkait → verifikasi dan evaluasi → penetapan penerima → pencairan → pelaksanaan kegiatan → pelaporan dan pertanggungjawaban.**

Artinya, **proposal yang bagus belum tentu otomatis disetujui.** Pemerintah akan mempertimbangkan kesesuaian program dengan prioritas, kemampuan anggaran, persyaratan administratif, serta ketentuan peraturan yang berlaku.

## 4. Kesalahan yang sering terjadi

❌ Legalitas yayasan belum tertib

❌ Proposal hanya berisi permintaan uang tanpa program yang terukur

❌ RAB tidak realistis

❌ Dokumen tidak lengkap

❌ Rekening dan data organisasi tidak sesuai

❌ Tidak memperhatikan batas waktu pengajuan

❌ Tidak memahami mekanisme pertanggungjawaban setelah dana diterima.

Karena hibah merupakan dana yang harus dikelola secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan, yayasan perlu menyiapkan administrasi sejak awal. ([Database Peraturan | JDIH BPK][4])

## 5. Jangan hanya mengejar pencairan

Yang paling penting adalah memastikan **legalitas, program, anggaran, penggunaan dana, dan pertanggungjawaban** berjalan sesuai ketentuan. Hibah bukan sekadar bantuan dana, tetapi juga membawa tanggung jawab administratif dan hukum bagi penerimanya.

**Kantor Hukum Nurhadi dan Rekan** dapat membantu memberikan konsultasi dan pendampingan terkait legalitas yayasan, penyusunan dokumen, proposal, RAB, serta aspek hukum dan administrasi pengajuan hibah.

**NURHADI, SE., SH., MH., CPM., CDM.**

Advokat | Certified Digital Marketing | Entrepreneur | Mediator | YouTuber | Business Consultant

🌐 [www.expertjasa.my.id](http://www.expertjasa.my.id)

🌐 [www.nurhadijayaprima.my.id](http://www.nurhadijayaprima.my.id)

🌐 [www.jasapasporvisakitasonline.web.id](http://www.jasapasporvisakitasonline.web.id)

📱 0821-4314-9379

**Pastikan yayasan Anda legal, proposalnya kuat, dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.**

#DanaHibah #Yayasan #LegalitasYayasan #HibahPemerintah #KantorHukumNurhadi

[1]: https://peraturan.bpk.go.id/Details/162793/permendagri-no-99-tahun-2019?utm_source=chatgpt.com "PERMENDAGRI No. 99 Tahun 2019"

[2]: https://peraturan.bpk.go.id/Download/201430/perda_15_2021.pdf?utm_source=chatgpt.com "-65-

(6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan y"

[3]: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/210856/PERBUP.%20NO%2061%20TH%202021.pdf?utm_source=chatgpt.com "2. Persyaratan pengajuan belanja hibah untuk badan, lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia meliputi:"

[4]: https://peraturan.bpk.go.id/Details/190079/perwali-kota-balikpapan-no-21-tahun-2021?utm_source=chatgpt.com "PERWALI Kota Balikpapan No. 21 Tahun 2021"

Read More

  

TANAH ANDA DIKUASAI ORANG LAIN? JANGAN PANIK! INI HAK DAN LANGKAH HUKUM ANDA

Tanah merupakan aset bernilai tinggi. Namun, bagaimana jika tanah yang secara sah menjadi hak Anda justru dikuasai, ditempati, dibangun, disewakan, atau bahkan dialihkan oleh orang lain tanpa persetujuan?

Jangan langsung melakukan tindakan sepihak. Persoalan penguasaan tanah harus ditangani dengan bukti dan langkah hukum yang tepat.

1. Periksa dan kumpulkan bukti kepemilikan

Segera kumpulkan seluruh dokumen yang berkaitan dengan tanah, antara lain:

• Sertifikat Hak Milik/HGB/Hak Pakai
• Akta jual beli atau akta peralihan hak
• Surat waris atau dokumen hibah
• Bukti pembayaran pajak
• Surat ukur atau dokumen pertanahan lainnya
• Bukti pembayaran transaksi
• Foto dan bukti penguasaan fisik tanah
• Surat atau komunikasi dengan pihak yang menguasai tanah.

Dalam proses pertanahan, dasar penguasaan atau alas hak dapat berupa sertifikat, akta pemindahan hak, bukti pelepasan hak, risalah lelang, putusan pengadilan, maupun bukti perolehan tanah lainnya. (JDIH ATR/BPN)

2. Pastikan status tanah

Jangan hanya berpegang pada cerita atau pengakuan. Periksa data pertanahan dan status hak melalui Kantor Pertanahan/BPN sesuai prosedur yang berlaku.

Hal ini penting karena sengketa tanah dapat berkaitan dengan batas bidang, riwayat peralihan, tumpang tindih hak, waris, jual beli, maupun dugaan pemalsuan dokumen.

3. Coba penyelesaian secara musyawarah

Apabila memungkinkan, lakukan komunikasi dan penyelesaian secara baik-baik. Dokumentasikan setiap pertemuan, surat teguran, atau kesepakatan.

Namun, jangan menandatangani dokumen apa pun sebelum memahami akibat hukumnya.

4. Jika penguasaan dilakukan tanpa hak

Apabila terdapat dugaan bahwa pihak lain menguasai tanah tanpa dasar yang sah dan menimbulkan kerugian, persoalan tersebut dapat mempunyai konsekuensi hukum perdata. Pasal 1365 KUHPerdata menjadi salah satu dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Unsurnya antara lain adanya perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan, serta hubungan sebab akibat. (Kepaniteraan Mahkamah Agung)

Dalam perkara tertentu, pemilik atau pihak yang mempunyai hak dapat mempertimbangkan gugatan ke pengadilan untuk meminta perlindungan dan pemulihan haknya. Bentuk tuntutan tentu harus disesuaikan dengan fakta dan bukti perkara.

5. Jangan bertindak sendiri secara gegabah

Mengambil paksa, merusak bangunan, mengancam, atau melakukan tindakan kekerasan justru dapat menimbulkan persoalan hukum baru.

Langkah yang tepat adalah:
Kumpulkan bukti → periksa status tanah → konsultasi hukum → somasi/mediasi bila tepat → tentukan jalur hukum → ajukan gugatan apabila diperlukan.

Setiap sengketa tanah memiliki karakter berbeda. Karena itu, strategi hukum harus disusun berdasarkan sertifikat, riwayat tanah, bukti perolehan, kondisi penguasaan fisik, dan dokumen para pihak.

KONSULTASI HUKUM PERTANAHAN

Kantor Hukum Nurhadi dan Rekan
NURHADI, SE., SH., MH., CPM., CDM.
Advokat | Certified Digital Marketing | Entrepreneur | Mediator | YouTuber | Business Consultant

Melayani konsultasi dan pendampingan hukum terkait sengketa tanah, penguasaan tanah, pertanahan, waris, jual beli tanah, sertifikat, PMH, mediasi, somasi, hingga pendampingan perkara.

🌐 www.expertjasa.my.id
🌐 www.nurhadijayaprima.my.id
🌐 www.jasapasporvisakitasonline.web.id
📱 0821-4314-9379

Jangan biarkan hak atas tanah Anda hilang karena salah langkah. Kenali bukti, pahami hak, dan tempuh jalur hukum yang tepat.

#SengketaTanah #HukumPertanahan #HakAtasTanah #PerbuatanMelawanHukum #KantorHukumNurhadi (JDIH ATR/BPN)

Read More

 SUAMI NIKAH SIRI LAGI, PADAHAL MASIH JADI SUAMI SAH? 😱 APAKAH SAH & APA AKIBAT HUKUMNYA?

Fenomena **nikah siri ketika seorang laki-laki masih terikat perkawinan dengan istri pertama** sering menimbulkan persoalan hukum. Banyak yang menganggap, “karena nikahnya siri, berarti tidak ada masalah hukum.” Padahal, persoalannya jauh lebih kompleks.

Dalam hukum Indonesia, **nikah siri tidak otomatis menghapus status perkawinan sebelumnya**. Apabila perkawinan pertama belum putus secara sah, misalnya belum ada perceraian yang diputus pengadilan, maka laki-laki tersebut pada dasarnya masih terikat sebagai suami dari istri pertama.

UU Perkawinan masih berlaku dan telah diubah antara lain melalui UU No. 16 Tahun 2019. ([Database Peraturan | JDIH BPK][1])

### ⚖️ 1. SUAMI MASIH MENJADI SUAMI SAH ISTRI PERTAMA

Jika seorang pria telah menikah secara sah dan perkawinannya belum berakhir karena perceraian atau sebab hukum lainnya, maka status perkawinan tersebut tidak hilang hanya karena ia kemudian melakukan nikah siri dengan perempuan lain.

**Nikah siri bukan perceraian.**

Karena itu, jangan sampai ada anggapan:

> “Saya sudah nikah siri dengan perempuan lain, berarti otomatis sudah bukan suami istri dengan istri pertama.”

Anggapan tersebut keliru.

### ⚖️ 2. BAGAIMANA DENGAN POLIGAMI?

Hukum perkawinan Indonesia pada prinsipnya menganut asas monogami, tetapi memberikan kemungkinan bagi seorang suami untuk beristri lebih dari seorang dengan memenuhi persyaratan tertentu dan melalui mekanisme yang ditentukan hukum.

Pasal 4 dan Pasal 5 UU Perkawinan mengatur mekanisme permohonan kepada pengadilan serta persyaratan tertentu, termasuk persoalan persetujuan istri, kemampuan menjamin kebutuhan istri dan anak, serta jaminan berlaku adil, dengan pengecualian tertentu yang dinilai oleh hakim. ([Database Peraturan | JDIH BPK][2])

Jadi, **tidak tepat menyederhanakan persoalan dengan mengatakan “nikah siri pasti sah” atau “nikah siri pasti tidak sah.”** Status dan akibat hukumnya harus diperiksa berdasarkan fakta perkawinan, agama, pencatatan, serta ketentuan hukum yang berlaku.

### ⚠️ 3. APA RISIKONYA JIKA NIKAH SIRI DILAKUKAN TANPA PROSEDUR HUKUM?

Persoalannya bukan hanya hubungan antara suami dan perempuan yang dinikahi siri.

Ada kemungkinan muncul persoalan mengenai:

* status perkawinan kedua;

* pencatatan perkawinan;

* hak-hak istri pertama;

* hak perempuan dalam perkawinan kedua;

* status dan hak anak;

* nafkah;

* harta bersama;

* warisan;

* pembuktian hubungan perkawinan;

* serta kemungkinan proses hukum di pengadilan.

PP No. 9 Tahun 1975 merupakan peraturan pelaksanaan UU Perkawinan dan masih berstatus berlaku. Peraturan tersebut antara lain mengatur ketentuan mengenai pencatatan perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, dan keadaan ketika seorang suami mempunyai lebih dari satu istri. ([Database Peraturan | JDIH BPK][3])

### 👩‍⚖️ 4. BAGAIMANA DENGAN HAK ISTRI PERTAMA?

Istri pertama **tidak kehilangan kedudukannya sebagai istri hanya karena suaminya melakukan nikah siri**.

Apabila terjadi konflik rumah tangga, istri pertama dapat mempertimbangkan langkah hukum sesuai keadaan konkret, termasuk berkaitan dengan perceraian, nafkah, harta bersama, anak, atau persoalan perkawinan lainnya.

Namun, **setiap perkara harus diperiksa berdasarkan fakta dan dokumen yang ada**, sehingga tidak boleh langsung disimpulkan bahwa setiap kasus nikah siri mempunyai akibat hukum yang sama.

### 👶 5. BAGAIMANA DENGAN ANAK?

Ini merupakan bagian yang sangat penting.

Jangan sampai persoalan perkawinan orang dewasa justru membuat **hak-hak anak menjadi korban**.

Status dan hubungan hukum anak harus dianalisis berdasarkan keadaan perkawinan orang tuanya, bukti yang tersedia, serta ketentuan hukum mengenai perkawinan dan administrasi kependudukan.

Karena itu, apabila terdapat anak dari perkawinan siri, sebaiknya persoalan status perkawinan dan administrasi anak ditangani secara hati-hati melalui prosedur hukum yang tepat.

### 💰 6. BAGAIMANA DENGAN HARTA?

Jika seorang suami memiliki harta selama perkawinan pertama dan kemudian melakukan perkawinan siri, dapat muncul persoalan mengenai:

**Mana harta bersama?

Mana harta pribadi?

Siapa yang mempunyai hak?

Bagaimana jika terjadi perceraian?

Bagaimana jika salah satu pihak meninggal dunia?**

Karena itu, jangan hanya melihat persoalan dari sisi “sah atau tidak sah nikah siri”.

**Akibat hukumnya bisa jauh lebih luas.**

### 🚨 7. JANGAN SEMBARANGAN MENYIMPULKAN “NIKAH SIRI BEBAS HUKUM”

Istilah **nikah siri** sendiri bukan jawaban atas seluruh persoalan hukum.

Yang perlu diperiksa antara lain:

1. Apakah perkawinan pertama masih berlangsung?

2. Apakah perkawinan pertama tercatat?

3. Apakah pernah terjadi perceraian?

4. Apakah ada izin poligami dari pengadilan?

5. Bagaimana pelaksanaan perkawinan kedua?

6. Apakah perkawinan kedua dicatat atau tidak?

7. Apakah terdapat anak?

8. Bagaimana kondisi harta dan nafkah?

9. Apa agama para pihak dan forum pengadilan yang berwenang?

10. Apa upaya hukum yang hendak ditempuh?

### 🔥 KESIMPULAN

**SUAMI NIKAH SIRI LAGI TIDAK OTOMATIS BERARTI PERKAWINAN PERTAMANYA BERAKHIR.**

Jika perkawinan pertama belum putus secara sah, status hubungan dengan istri pertama tetap harus diperhitungkan.

Sementara itu, perkawinan kedua dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum apabila dilakukan tanpa memenuhi ketentuan mengenai poligami dan pencatatan perkawinan.

**Jangan mengambil keputusan hanya berdasarkan cerita dari media sosial atau pendapat orang lain. Periksa dokumen dan fakta hukumnya terlebih dahulu.**

> ⚖️ **HUKUM KELUARGA BUKAN SEKADAR SOAL “SAH ATAU TIDAK”. ADA HAK ISTRI, HAK ANAK, HARTA, NAFKAH, DAN AKIBAT HUKUM YANG HARUS DIPERHATIKAN.**

### 📌 Konsultasi Hukum

**Kantor Hukum Nurhadi dan Rekan**

**NURHADI, SE., SH., MH., CPM., CDM.**

Advokat | Certified Digital Marketing | Entrepreneur | Mediator | YouTuber | Business Consultant

🌐 [www.expertjasa.my.id](http://www.expertjasa.my.id)

🌐 [www.nurhadijayaprima.my.id](http://www.nurhadijayaprima.my.id)

🌐 [www.jasapasporvisakitasonline.web.id](http://www.jasapasporvisakitasonline.web.id)

📱 0821-4314-9379

**Konsultasikan persoalan hukum keluarga Anda sebelum mengambil langkah.**

### 🔥 HASHTAG

#NikahSiri

#NikahSiriLagi

#NikahSiriDanHukum

#HukumPerkawinan

#HukumKeluarga

#Poligami

#IzinPoligami

#HakIstri

#HakIstriPertama

#HakAnak

#Perceraian

#HartaBersama

#Nafkah

#KonsultasiHukum

#KonsultasiHukumKeluarga

#Advokat

#KantorHukum

#KantorHukumNurhadiDanRekan

#NurhadiSESHMHCPMCDM

#KHN

#HukumIndonesia

#EdukasiHukum

#LiterasiHukum

#InfoHukum

#TipsHukum

#HukumPerdata

#PerkawinanIndonesia

#JanganSalahLangkah

#PahamHukum

#SolusiHukum

[1]: https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun1974?utm_source=chatgpt.com "UU No. 1 Tahun 1974"

[2]: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/36382/UU%20Nomor%201%20Tahun%201974.pdf?utm_source=chatgpt.com "PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK"

[3]: https://peraturan.bpk.go.id/Details/67678/pp-no-9-tahun-1975?utm_source=chatgpt.com "PP No. 9 Tahun 1975"

Read More

 SUAMI NIKAH LAGI, BELUM TENTU ITU POLIGAMI YANG SAH!

Suami menikah lagi tidak otomatis berarti pernikahan tersebut merupakan **poligami yang sah secara hukum**. Dalam praktiknya, ada perbedaan penting antara **poligami resmi**, perkawinan yang tidak tercatat, dan **nikah siri**.

Dalam hukum Indonesia, poligami memiliki persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi. Seorang suami yang hendak beristri lebih dari satu pada prinsipnya harus mengajukan permohonan kepada **Pengadilan Agama** bagi yang beragama Islam. Pengadilan akan mempertimbangkan alasan, kemampuan suami memenuhi kewajiban, serta kondisi dan kepentingan para pihak.

### ⚖️ Lalu bagaimana dengan nikah siri?

Nikah siri dapat menimbulkan persoalan hukum apabila perkawinannya tidak dicatatkan sesuai ketentuan administrasi perkawinan. Akibatnya, pembuktian status perkawinan, hak istri, anak, nafkah, waris, maupun harta bersama dapat menjadi lebih rumit.

Karena itu, persoalan “suami menikah lagi” tidak cukup dilihat hanya dari ada atau tidaknya akad. Perlu dilihat **status perkawinan, pencatatan, izin poligami, serta akibat hukum terhadap istri dan anak**.

### 👩‍⚖️ Bagaimana hak istri pertama?

Istri pertama tetap mempunyai hak-hak hukum yang harus diperhatikan. Dalam kondisi tertentu, persoalan dapat berkaitan dengan **nafkah, perlindungan hak istri, harta bersama, kedudukan anak, dan penyelesaian sengketa keluarga**.

Jangan terburu-buru mengambil tindakan hanya berdasarkan informasi dari media sosial. Setiap perkara mempunyai fakta dan dokumen yang berbeda.

### 👨‍👩‍👧‍👦 Bagaimana nasib anak dan harta?

Pernikahan kedua tidak seharusnya membuat hak anak terabaikan. Demikian pula persoalan harta harus dibedakan antara **harta bawaan, harta bersama, dan harta yang diperoleh selama perkawinan**. Penyelesaian yang tepat sejak awal dapat membantu mencegah konflik keluarga yang lebih besar.

**Konsultasikan terlebih dahulu sebelum mengambil langkah hukum.** Dengan memahami status perkawinan dan hak masing-masing pihak, persoalan keluarga dapat diselesaikan secara lebih tenang, adil, dan sesuai hukum.

**Kantor Hukum Nurhadi dan Rekan (KHN)**

NURHADI, SE, SH, MH, CPM

Advokat | Certified Digital Marketing | Entrepreneur | Mediator | YouTuber | Business Consultant

🌐 [www.expertjasa.my.id](http://www.expertjasa.my.id)

🌐 [www.nurhadijayaprima.my.id](http://www.nurhadijayaprima.my.id)

🌐 [www.jasapasporvisakitasonline.web.id](http://www.jasapasporvisakitasonline.web.id)

📱 WhatsApp: **0821-4314-9379**

**Konsultasi Hukum — Solusi Terbaik.**

Melayani konsultasi dan pendampingan hukum di seluruh Indonesia.

#Poligami #NikahSiri #HukumKeluarga #KonsultasiHukum #KantorHukumNurhadi

Read More

  

ANAK ANGKAT TERCATAT SEBAGAI ANAK KANDUNG? AKTA KELAHIRANNYA BISA DIBATALKAN?

Oleh: Kantor Hukum Nurhadi & Rekan

Persoalan akta kelahiran bukan sekadar masalah administrasi. Nama orang tua yang tercantum dalam akta kelahiran berkaitan dengan identitas dan status hukum seseorang, sehingga apabila terdapat ketidaksesuaian antara data dalam akta dengan keadaan hukum yang sebenarnya, penyelesaiannya perlu dilakukan secara tepat.

Salah satu persoalan yang dapat terjadi adalah seorang anak yang sebenarnya merupakan anak angkat tetapi dalam dokumen kependudukan tercatat sebagai anak kandung.

Lantas, apakah akta kelahirannya otomatis harus dibatalkan?

Jawabannya: belum tentu. Harus dilihat terlebih dahulu apakah masalah tersebut merupakan kesalahan tulis/redaksional, perubahan status yang perlu dicatat, atau memang terdapat alasan hukum untuk mengajukan pembatalan akta.

1. Anak angkat berbeda dengan anak kandung

Pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang memindahkan anak ke lingkungan keluarga orang tua angkat berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Pencatatan pengangkatan anak kemudian dilakukan melalui Disdukcapil. (Disdukcapil Endekab)

Karena itu, status anak angkat tidak semata-mata ditentukan oleh apa yang tertulis dalam kartu keluarga atau akta kelahiran, tetapi harus dilihat dari dasar hukum pengangkatan anak dan dokumen kependudukan yang terkait.

2. Bagaimana jika akta kelahiran mencantumkan orang tua angkat sebagai orang tua kandung?

Situasi seperti ini perlu diperiksa secara hati-hati.

Dalam pencatatan pengangkatan anak, mekanismenya bukan sekadar menerbitkan akta kelahiran baru. Aturan administrasi kependudukan mengatur bahwa setelah adanya penetapan pengadilan, pengangkatan anak dicatat dan diberikan catatan pinggir pada register akta kelahiran serta kutipan akta kelahiran. (Database Peraturan | JDIH BPK)

Artinya, adanya pengangkatan anak seharusnya tercermin dalam administrasi kependudukan sesuai prosedur yang berlaku.

3. Apakah harus membatalkan akta kelahiran?

Tidak setiap kesalahan pada akta kelahiran harus ditempuh melalui pembatalan.

Perlu dibedakan antara:

A. Pembetulan akta

Apabila masalahnya merupakan kesalahan tulis atau kesalahan redaksional, mekanismenya dapat berupa pembetulan akta dengan dokumen autentik yang menjadi dasar dan kutipan akta yang mengandung kesalahan tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 59 Perpres Nomor 96 Tahun 2018. (Database Peraturan | JDIH BPK)

B. Perubahan/pencatatan status

Apabila terdapat peristiwa hukum seperti pengangkatan anak yang sudah ditetapkan pengadilan, persoalannya dapat berkaitan dengan pencatatan pengangkatan anak dan catatan pinggir pada akta kelahiran, bukan semata-mata menghapus identitas anak. (Database Peraturan | JDIH BPK)

C. Pembatalan akta pencatatan sipil

Pembatalan merupakan persoalan yang berbeda dan lebih serius.

Perpres Nomor 96 Tahun 2018 mengatur bahwa pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil bagi penduduk mensyaratkan antara lain salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kutipan akta yang dibatalkan, KK, dan KTP-el. (Database Peraturan | JDIH BPK)

Jadi, jangan langsung menyimpulkan bahwa akta kelahiran harus dibatalkan hanya karena status anak angkat tercatat sebagai anak kandung.

4. Bagaimana jika data tersebut sudah digunakan bertahun-tahun?

Ini yang sering menjadi persoalan.

Akta kelahiran dapat berhubungan dengan berbagai dokumen lain, seperti:

• Kartu Keluarga;

• KTP;

• ijazah;

• paspor;

• BPJS;

• dokumen perbankan;

• dokumen waris;

• dokumen perkawinan;

• dokumen kepemilikan aset; dan

• berbagai dokumen administrasi lainnya.

Karena itu, perubahan atau pembatalan tidak boleh dilakukan secara sembarangan.

Harus dipetakan terlebih dahulu dokumen mana yang benar, dokumen mana yang bermasalah, dan apa dasar hukum yang menyebabkan data tersebut tidak sesuai.

5. Bagaimana jika orang tua kandung dan orang tua angkat berbeda?

Dalam kasus seperti ini, perlu diperiksa antara lain:

Pertama, akta kelahiran anak.

Kedua, KK anak dan KK orang tua.

Ketiga, dokumen kelahiran atau dokumen yang menjadi dasar penerbitan akta.

Keempat, apakah pernah ada penetapan atau putusan pengadilan mengenai pengangkatan anak.

Kelima, apakah pengangkatan anak sudah pernah dilaporkan dan dicatatkan di Disdukcapil.

Keenam, apakah terdapat dokumen yang diduga tidak sesuai dengan keadaan hukum sebenarnya.

Dari pemeriksaan tersebut baru dapat ditentukan apakah jalurnya pembetulan, perubahan/pencatatan, atau pembatalan melalui pengadilan.

6. Bagaimana prosedur jika memang diperlukan pembatalan?

Secara umum, apabila perkara memang masuk dalam kategori pembatalan akta pencatatan sipil yang memerlukan putusan pengadilan, prosesnya tidak cukup hanya datang ke Disdukcapil dan meminta akta tersebut dihapus.

Perpres Nomor 96 Tahun 2018 mensyaratkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk pencatatan pembatalan tersebut. (Database Peraturan | JDIH BPK)

Setelah tersedia dasar hukum yang diperlukan, dokumen tersebut digunakan dalam proses pencatatan pada instansi Dukcapil sesuai ketentuan.

7. Jangan salah memilih gugatan

Dalam perkara seperti ini, menentukan objek dan dasar hukum perkara sangat penting.

Jangan sampai perkara yang sebenarnya membutuhkan koreksi administrasi justru langsung diposisikan sebagai pembatalan akta. Sebaliknya, apabila terdapat persoalan hukum yang membuat keabsahan suatu akta memang harus diuji, jangan pula hanya mengandalkan permohonan perubahan data administratif.

Karena itu, sebelum mengajukan perkara, sebaiknya dilakukan pemeriksaan kronologi dan seluruh dokumen terlebih dahulu.

8. Contoh sederhana

Misalnya:

A sejak kecil diasuh oleh pasangan B dan C. Dalam dokumen tertentu A tercatat sebagai anak kandung B dan C, padahal secara biologis A merupakan anak dari D dan E. Kemudian diketahui bahwa terdapat proses pengangkatan anak atau dokumen yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Dalam situasi seperti ini, pertanyaan hukumnya bukan hanya:

“Apakah akta kelahirannya bisa dibatalkan?”

Tetapi juga:

• Bagaimana akta tersebut diterbitkan?

• Siapa yang tercatat sebagai orang tua?

• Apakah ada penetapan pengadilan?

• Apakah pengangkatan anak pernah dicatatkan?

• Apakah terdapat kesalahan redaksional?

• Apakah ada dokumen yang bertentangan?

• Apakah diperlukan koreksi, perubahan, atau pembatalan?

• Pengadilan mana yang berwenang apabila diperlukan proses hukum?

Jawaban atas pertanyaan tersebut menentukan langkah hukum yang tepat.

9. Dasar hukum

Pembahasan ini antara lain berkaitan dengan:

• UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013; (Database Peraturan | JDIH BPK)

• Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; (Database Peraturan | JDIH BPK)

• Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 96 Tahun 2018. (Database Peraturan | JDIH BPK)

KESIMPULAN

Anak angkat yang tercatat sebagai anak kandung tidak otomatis berarti akta kelahirannya harus dibatalkan.

Perlu dibedakan apakah persoalannya merupakan kesalahan redaksional, perubahan/pencatatan status pengangkatan anak, atau benar-benar membutuhkan pembatalan akta berdasarkan proses hukum.

Yang paling penting, jangan mengubah atau membatalkan dokumen kependudukan secara sembarangan, karena akta kelahiran merupakan dokumen penting yang berhubungan dengan status dan identitas hukum seseorang.

Jika kasus Anda berkaitan dengan akta kelahiran salah orang tua, anak angkat tercatat sebagai anak kandung, atau perbedaan data orang tua kandung dan orang tua angkat, kronologi dan dokumen harus diperiksa terlebih dahulu untuk menentukan langkah yang tepat.

KANTOR HUKUM NURHADI & REKAN
Nurhadi, SE, SH, MH, CPM, CDM
Advokat | Certified Digital Marketing | Entrepreneur | Mediator | YouTuber | Business Consultant

🌐 www.expertjasa.my.id
🌐 www.nurhadijayaprima.my.id
🌐 www.jasapasporvisakitasonline.web.id

📞 Konsultasi: 0821-4314-9379

Artikel ini bersifat edukasi hukum umum. Penanganan setiap perkara dapat berbeda berdasarkan fakta, dokumen, dan putusan/penetapan pengadilan yang ada.

Read More